Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil berharap Presiden segera merespon surat rekomendasi yang diberikan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terkait pengganti Patrialis Akbar. Hal tersebut diungkapkannya kepada wartawan di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (9/2).

“Secara procedural sudah dilakukan MKMK dengan mengirimkan surat rekomendasi pemberhentian Patrialis Akbar dan meminta segera ditentukan penggantinya. Karena secara etika dia sudah melanggar. Terkait rekomendasi tersebut, saya berharap Presiden harus responsive, segera merespon surat rekomendasi tersebut,”ujar Nasir Djamil.

Meski demikian Nasir menyadari bahwa tidak mudah bagi Presiden untuk menentukan hakim konstitusi pengganti Patrialis Akbar.  Mengingat ada beberapa langkah yang harus dilalui Presiden untuk itu. Misalnya menentukan nama-nama calon, menyeleksi sehingga ditentukan satu nama.

Politisi dari Fraksi PKS ini berharap dengan komposisi jumlah hakim konstitusi yang ada saat ini, yakni delapan orang mampu bertindak seolah-olah berjumlah sembilan orang. Terlebih lagi dalam hitungan hari akan segera berlangsung Pilkada seserentak yang memungkinkan akan terjadi sengketa pilkada setelah itu. (Ayu), Foto: Arief/od.