Komisi XI DPR meminta Bappenas turun langsung dalam mengawasi pembangunan di daerah-daerah.

Hal tersebut mengemuka saat RDP Komisi XI dengan jajaran Kementerian PPN/ Kepala Bappenas yang dipimpin oleh Ketua Komisi XI DPR Emir Moeis di Gedung Nusantara I, Kamis ( 22/ 04).

Anggota Fraksi Gokar Agustina Basik-Basik mengusulkan Bappenas dalam memberikan sosialisasi RPJMN 2010 harus dapat memantau dan turun langsung mendatangi daerah-daerah sampai di Kabupaten bahkan di Kecamatan dan distrik- distrik.

Menurutnya pengawasan secara langsung diperlukan agar daerah-daerah tertinggal dapat merasakan hal yang sama dengan daerah-daerah lainnya sehingga  masyarakat diharapkan tidak akan menderita dan terpuruk lagi.

Hal senada disampaikan oleh Muchtar Amma anggota Fraksi Hanura yang menekankan adanya pengawasan untuk daerah-daerah terpencil yang rata-rata pembangunan nasional belum tersentuh program pembangunan di daerah tersebut.

Menurutnya pengawasan di daerah terpencil masih sangat rendah , terbukti dengan adanya bangunan yang sudah rusak terlebih dahulu sebelum bangunan  tersebut dimanfaatkan, sehingga Bappenas harus ikut serta turun langsung dalam pengawasan.

Andi Rahmat anggota Fraksi Demokrat mengatakan usulan tambahan dana sebesar 1 milyar dalam RAPBN-P merupakan angka yang familiar untuk mendapatkan persetujuan dari Komisi XI.

Ia menyoroti mengenai pinjaman utang dari luar negeri yang diajukan oleh Bappenas, menurutnya Bappenas harus berhati-hati dalam menyerap dan mengadopsi program Mainstreaming Climate Change. “Jangan sampai kita mengulang kesalahan beberapa puluh tahun yang lalu, kadang-kadang dunia barat pandai membuat program-program yang menjebak yang akan memojokkan kita di masa mendatang,”tegasnya.

Pimpinan sidang Emir Moeis mendukung usulan yang diajukan oleh Agustini, menurutnya sosialisasi langsung harus dilakukan oleh Bappenas walaupun konsekuensinya akan ada penambahan anggaran,” itu tidak menjadi soal kalaupun ada penambahan anggaran asal Bappenas benar-benar melakukan sosialisasi,”ungkapnya.

Sementara Maiyasyak Johan anggota Fraksi PPP menyatakan dirinya tidak setuju dengan anggaran yang diajukan oleh Bappenas. Menurutnya tidak logis sebuah perencanaan pembangunan nasional yang akan membina perencanaan daerah hanya membutuhkan anggaran 1 milyar. “ ini tidak kepada realitas dan objektif daerah karena hanya berdasar pada data sekunder dan orang pintar bisa saja membuat data irrasional tetapi tidak implementatif,”paparnya. (si/eny)foto:doeh/parle/DS