Kerja Pemerintah Kendalikan Inflasi Sangat Baik

02-02-2016 / KOMISI XI

 

Menyusul rilis yang disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS) tentang angka inflasi pada 2015 yang mencapai 7,25 persen, Pemerintah dinilai sangat baik menjaga gerak inflasi tahun lalu. Artinya, kerja sama Pemerintah dan BI cukup baik dalam menjaga inflasi.

 

Demikian dikatakan Anggota Komisi XI DPR RI Amir Uskara, sebelum mengikuti Rapat Paripurna, Selasa (2/2). “Inflasi itu memang domain pemerintah untuk menjaga harga-harga bahan pokok. Kalau misalnya inflasi kita di 2015 kemarin ditekan satu digit lagi, itu berarti apa yang dilakukan pemerintah bersama BI sudah berjalan baik.”

 

Amir berpandangan, angka inflasi yang dirilis sebetulnya tak perlu merisaukan. Yang terpinting adalah bagaimana ekonomi rakyat terus bergiliat sehingga tetap bisa survive. “Daya beli tidak bisa diukur hanya dari inflasi, tapi dari pendapatan dan juga pertumbuhan ekonomi. Saya melihat kerja-kerja pemerintah kemarin yang sudah mencabut subsidi tapi bisa mempertahankan inflasi, itu berarti kerja baik. Perlu kita apresiasi,” nilai Anggota F-PPP ini.

 

Sementara mengomentari inflasi yang terjadi pada Januari 2016 sebesar 0,51 persen, politisi asal dapil Sulawesi Selatan itu, menilai masih wajar. Apalagi, lanjutnya, pemerintah daerah juga cukup efektif menjaga inflasi lewat Badan Pengendali Inflasi Daerah (BPID). Selama ini angka inflasi nasional terjadi, karena akumulasi dari inflasi yang terjadi di daerah.

 

Ditambahkan Amir, sektor konsumsi masih menjadi faktor dominan yang memengaruhi inflasi. “Saya dengar pada Januari harga beras malah menjadi faktor pemicu. Sementara daging kecil sekali menjadi pemicu, karena masyarakat yang mengonsumsi daging belum sebanyak mereka yang mengonsumsi beras.” (mh)/foto:devi/parle/iw.

BERITA TERKAIT
Ekonomi Global Tak Menentu, Muhidin Optimistis Indonesia Kuat
15-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang utamanya dipicu konflik di berbagai belahan dunia,...
BI Harus Gencar Sosialisasi Payment ID Demi Hindari Misinformasi Publik
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Peluncuran Payment ID sebagai identitas tunggal transaksi digital terus disorot. Meskipun batal diluncurkan pada 17 Agustus 2025...
Komisi XI Minta BI Lakukan Sosialisasi Masif Penggunaan ID Payment
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Batam-Komisi XI DPR RI menyoroti isu Payment ID yang belakangan menuai polemik di tengah masyarakat. Polemik tersebut terjadi lantaran...
PPATK Jangan Asal Blokir Rekening Masyarakat
13-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Pemblokiran puluhan juta rekening oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi dan Keuangan (PPATK) menimbulkan polemik. Diberitakan di berbagai...