Komisi VIII DPR RI mendorong Kementerian Sosial untuk ikut membantu industri kreatif di Sulawesi Tenggara. Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi VIII  Itet Tridjajati Sumarijanto saat Kunjungan Kerjanya ke Kendari, Sultra baru-baru ini.

“Kami melihat kegiatan industri kreatif di Sultra ini sangat potensial untuk bisa dikembangkan. Sultra sendiri selain terkenal dengan emas dan nikel, juga penghasil perak. Sayangnya industry perak disini masih belum berkembang, bahkan namanya pun nyaris tidak terdengar dibanding Kota Gede Yogjakarta misalnya,”ungkap Itet.

Sejatinya menurut Itet kerajinan perak di Sultra tidak kalah dibanding daerah lain. Namun disini masih terlihat kurangnya sentuhan pusat. Hal itu terlihat masih minimnya peralatan yang ada. Padahal dengan peralatan yang lebih modern akan menambah kuantitas kerajinan yang dihasilkan. Dengan begitu juga akan berpengaruh terhadap penghasilan dari para pekerja.

Ditambahkan Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini, di beberapa Kementerian seperti Kemeterian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PP &PA) yang notabene sebagai mitra kerja Komisi VIII ini memiliki program-program khusus yang digunakan untuk meningkatkan industri kreatif, misalnya program KUBE (Kelompok usaha bersama).

“Oleh karena itu lewat berbagai programnya kami berharap Kementerian sosial dapat menyalurkan anggarannya untuk kerajinan di Sultra, bisa melalui Dekranas (dewan kerajinan nasional) daerah Sultra. Dengan adanya sentuhan dari pusat melalui berbagai programnya akan dapat meningkatkan kuantitas kerajinan yang dihasilkannya, membuka lapangan pekerjaan, juga akan menambah penghasilan keluarga dan akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat,”pungkasnya.

Sementara itu Gubernur Sultra, Nur Alam yang didampingi Ketua Dekranasda Sultra, Tina Nur Alam mengatakan bahwa selama ini pengrajin perak di bawah asuhan Dekranasda ini masih bertumpu pada APBD (anggaran pendapatan belanja daerah).

“Sejauh ini Pemda Sultra hanya membantu pada persiapan insfrastrukturnya seperti mempersiapkan gedung dan berbagai peralatan pendukung, sementara untuk operasionalnya dari penjualan hasil kerajinan yang mereka buat. Apapun itu, semua kegiatan mereka bertumpu di APBD. Kita memang tidak boleh hanya mengandalkan anggaran yag besar untuk menjalankan sebuah usaha. Tapi tidak bisa dipungkiri segala usaha perlu anggaran. Oleh karena itu melalui Komisi delapan yang kebetulan mengunjungi Sultra kami berharap agar dapat mendorong Pemerintah pusat untuk menyalurkan anggarannya pada sentra industri kreatif kami, terlebihi lagi disini DPR juga memiliki hak budgeting,”jelas Nur Alam. (Ayu), foto : ayu sdetiawati/parle/hr.