Sekolah Jangan Paksakan Kurtilas
Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi X DPR RI ke Provinsi Nusa Tenggara Barat mendapat masukan penting terkait program Kurikulum 2013 (Kurtilas). Dalam pertemuan dengan Forum Kepala Sekolah se-Kota Mataram terungkap 41 sekolah sampai saat ini masih menerapkan Kurtilas.
Anggota Komisi X Reny Marlinawati meminta sekolah tidak memaksakan diri menerapkan Kurikulum 2013 (Kurtilas). Sejumlah permasalahan di lapangan seperti kurangnya buku pelajaran pendukung, minimnya pelatihan guru diperkirakan akan mempengaruhi hasil akhir.
"Selamat untuk 41 sekolah yang sudah bisa menerapkan Kurtilas selama tiga semester dan masih berlanjut hingga sekarang. Namun saya berharap jangan memaksakan diri karena cepat atau lambat Kurtilas itu juga akan tetap dilaksanakan secara bertahap pada 2017 nanti," katanya dalam pertemuan di Kota Mataram, NTB, Rabu (25/2/15).
Terkait kurangnya ketersediaan buku-buku pelajaran, Reny menjelaskan dari total APBN 2015 Rp2 ribu triliun lebih, dua puluh persennya atau sekitat Rp400 triliun merupakan anggaran pendidikan. Sayangnya dari jumlah Rp400 triliun tersebut, yang dikelola oleh Kemendikbud hanya 57 triliun, sisanya tersebar di kementerian dan lembaga lainnya yang bukan mitra kerja Komisi X.
"Saya tidak tahu kebutuhan anggaran untuk buku di sekolah di Mataram karena pastinya kebutuhan sekolah akan meningkat seiring peningkatan kebutuhan hidup lainnya. Dan Apakah dana BOS sebesar Rp1 juta untuk SD dan Rp1.250.000 untuk SMP dan SMA itu cukup. Oleh karena itu saya perlu data lengkap sebenarnya berapa kebutuhan buku untuk sekolah di Mataram," ungkap Reny.
Anggota Fraksi PPP ini mengingatkan pemerintah daerah terutama Wakil Walikota Mataram Mohan Roliskana yang hadir dalam pertemuan itu, untuk segera mengambil langkah cepat mengatasi kekurangan buku sekolah tersebut. (Ayu/iky), foto : ayu/parle/hr.