Komisi XI Himpun Masukan Target-target Pembangunan Daerah

24-02-2015 / KOMISI XI

Berbagai aturan administratif dari pemerintah pusat terkait pengelolaan keuangan daerah menjadi bahan diskusi dan perhatian khusus dalam pertemuan antara Tim Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI dengan Gubernur Daerah Istimewa Jogyakarta (DIY) beserta jajarannya, Kemenkeu Provinsi DIY, BPS, BPK dan BPKP Provinsi DIY, Senin (23/2).

 

Pada kesempatan tersebut Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X mengemukakan kekhawatirannya akan timbulnya temuan BPK jika dalam melaksanakan program pembangunan daerah tidak mengacu pada aturan pemerintah pusat.

 

"Kalau saya ingin mengalokasikan dana untuk menambah honor guru PAUD yang saat ini tidak proporsional (hanya 50-150 ribu), apakah tidak jadi masalah? Bagaimana caranya kami membantu agar itu tidak menjadi temuan?" tanya Sri Sultan.

 

Sementara itu, Ketua Tim Kunker Komisi XI DPR RI Gus Irawan Pasaribu dalam sambutannya mengungkapkan bahwa pihaknya ingin mendapatkan data dan informasi terkini terkait target-target pembangunan daerah serta pelaksanaan tugas-tugas jajaran Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi DIY.

 

"Apa yang menjadi persoalan di daerah akan kami akomodir dan diteruskan ke pemerintah pusat untuk dicari jalan keluarnya yg terbaik," ujar Gus Irawan.

 

Lebih lanjut, politisi Partai Gerindra ini menjelaskan, bahwa Kunjungan Kerja tersebut merupakan bagian dari kewajiban konstitusional dewan dalam rangka melakukan pengawasan dan mengawal program dan kebijakan pemerintah sesuia UU No.17 Tahun 2014 tentang MD3.

 

"Dalam APBN-P 2015 Komisi XI konsisten menaikkan alokasi anggaran ke semua mitra kerja, ini komitmen kami dalam mendukung menyukseskan program Nawacita pemerintah Jokowi-JK," ungkap Gus Irawan.

 

Hadir pula dalam pertemuan tersebut jajaran Kementerian Keuangan Provinsi DIY antara lain Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Pajak, Kanwil Ditjen Bea Cukai, Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Kanwil Ditjen Kekayaan Negara.

 

Tim Kunker Komisi XI dipimpin Gus Irawan Pasaribu dengan anggota : Jon Erizal, Muhammad Prakosa, I.G.A Rai Wirajaya, Hendrawan Supratikno, Michael Jeno, Edison Betaubun, Ahmadi Noor Supit, Wilgo Zainar, Rudi Hartono Bangun, Anna Mu'awanah, Ecky Awal Mucharam, Amir Uskara, Jhonny G. Plate, Ahmad Sahroni. (oji)

BERITA TERKAIT
Ekonomi Global Tak Menentu, Muhidin Optimistis Indonesia Kuat
15-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang utamanya dipicu konflik di berbagai belahan dunia,...
BI Harus Gencar Sosialisasi Payment ID Demi Hindari Misinformasi Publik
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Peluncuran Payment ID sebagai identitas tunggal transaksi digital terus disorot. Meskipun batal diluncurkan pada 17 Agustus 2025...
Komisi XI Minta BI Lakukan Sosialisasi Masif Penggunaan ID Payment
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Batam-Komisi XI DPR RI menyoroti isu Payment ID yang belakangan menuai polemik di tengah masyarakat. Polemik tersebut terjadi lantaran...
PPATK Jangan Asal Blokir Rekening Masyarakat
13-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Pemblokiran puluhan juta rekening oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi dan Keuangan (PPATK) menimbulkan polemik. Diberitakan di berbagai...