Perlu adanya Perubahan Mindset di PT Dok dan Perkapalan Surabaya

20-02-2015 / KOMISI VI

Anggota Komisi VI DPR Adang Darajatun (Fraksi PKS) mengatakan, perlu adanya perubahan mindset dari PT Dok dan Perkapalan Surabaya agar memiliki kemampuan bersaing dengan industri perkapalan lainnya.

"Memang masih ada persoalan hukum dimana pemeriksaannya ini terkait persoalan teknis jadi harus betul-betul dituntaskan dengan pihak kejaksaan,"ujar Adang seusai pertemuan dengan jajaran Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya baru-baru ini.

Menurutnya, persoalan adanya dana bridging sebelum PMN keluar juga harus dibicarakan dengan pihak terkait seperti BPK dan Kejaksaan. "Artinya jangan sampai jajaran Direksi terkena persoalan dikemudian hari terkait persoalan PMN ini nantinya,"katanya.

Sementara Wakil Ketua Komisi VI DPR Azam Azman Natawijana mengatakan, kinerja PT Dok dan Perkapalan Surabaya masih belum membaik, bahkan terlihat adanya ketidaktertiban manajemen yang mengelola BUMN tersebut. "Ini dampaknya macam-macam seperti kondisi keuangan yang mempengaruhi profesuionalitas manajemen,"tambahnya.  (Sugeng), foto : sugeng irianto/parle/hr.      

BERITA TERKAIT
Komisi VI Dorong Himbara Bangun Ekonomi dari Bawah
22-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rinimenekankan pentingnya peran Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam membangun...
Penghapusan Tantiem Jangan Sampai Pengaruhi Kinerja BUMN
21-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Penghapusan tantiem di BUMN (Badan Usaha Milik Negara) disambut baik oleh Anggota Komisi VI DPR RI Ismail....
Mufti Anam Dorong Perbankan Dukung Pembiayaan UMKM Mitra Program MBG
21-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Aimah Nurul Anam meminta perbankan nasional lebih serius mendukung keberhasilan program...
Harga Gula dan Tetes Tebu Anjlok, Komisi VI Dengar Keluhan APTRI
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) mengadukan anjloknya harga gula dan tetes tebu kepada Komisi VI DPR...