DPR Tagih Bukti Janji Pemerintah Buy Back Indosat

29-01-2015 / KOMISI XI

DPR meminta, Pemerintah melalui Kementerian BUMN untuk merealisasikan janji Presiden Joko Widodo yang akan membeli kembali (buy back) saham PT Indosat. Pasalnya, lebih dari 60 persen saham PT Indosat dikuasai oleh asing.

“Presiden jangan hanya janji. Ketika kampanye, gencar berorasi hendak buy back Indosat. Kami menunggu aksi pemerintah, melalui Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan,” tegas anggota Komisi XI DPR Willgo Zainar, saat Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan dan Menteri BUMN di Gedung Nusantara I, Rabu (28/01/15) malam.

Politisi F-Gerindra ini mengungkapkan, sudah saatnya Pemerintah membuktikan janjinya. Jika memang Pemerintah serius terhadap hal ini, maka seharusnya segera dieksekusi

“Jika langkah buy back ini dapat dibuktikan, maka kita menjadi bangsa yang lebih terhormat. (Langkah ini) pasti akan didukung seluruh fraksi,” imbuhnya.

Dalam kesempatan rapat kerja ini, dibahas usulan pemberian dana Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 72 triliun untuk perusahaan milik negara pada APBN-P 2015. Setidaknya dana sebesar Rp 48,01 dikucurkan kepada 35 BUMN.

Menanggapi PMN yang diusulkan kepada sejumlah BUMN tersebut, Willgo tidak mempermasalahkannya. Namun, dana tersebut harus diberi kepada perusahaan yang benar-benar membutuhkan, dan memang memiliki rencana bisnis yang baik.

“Penambahan modal untuk perusahaan oke saja. Tetapi jangan pernah ada lagi kebijakan menjual BUMN seperti yang pernah terjadi pada Indosat," tegas Politisi asal Dapil Nusa Tenggara Barat ini.

Sebagaimana diketahui, saat ini Indosat dikuasai perusahaan asal Qatar, Ooredoo Asia Pte Ltd, dengan kepemilikan saham sebesar 65 persen, pemerintah Republik Indonesia 14,29 persen, perusahaan Amerika Serikat Skagen sebesar 5,42 persen, selebihnya 15,29 persen dimiliki publik. (sf), foto : andri/parle/hr.

BERITA TERKAIT
Ekonomi Global Tak Menentu, Muhidin Optimistis Indonesia Kuat
15-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang utamanya dipicu konflik di berbagai belahan dunia,...
BI Harus Gencar Sosialisasi Payment ID Demi Hindari Misinformasi Publik
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Peluncuran Payment ID sebagai identitas tunggal transaksi digital terus disorot. Meskipun batal diluncurkan pada 17 Agustus 2025...
Komisi XI Minta BI Lakukan Sosialisasi Masif Penggunaan ID Payment
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Batam-Komisi XI DPR RI menyoroti isu Payment ID yang belakangan menuai polemik di tengah masyarakat. Polemik tersebut terjadi lantaran...
PPATK Jangan Asal Blokir Rekening Masyarakat
13-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Pemblokiran puluhan juta rekening oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi dan Keuangan (PPATK) menimbulkan polemik. Diberitakan di berbagai...