Penerapan kurikulum 2013 (K 13) tidak boleh dijadilan alat percobaan oleh pemerintah, karena bisa merugikan peserta didik. Penerapan K13 membutuhkan perhatian serius pemerintah.

Ketua tim kunjungan kerja (kunker) spesifik Komisi X DPR Samsul Bachri menegaskan hal tersebut saat memberi sambutan di kantor Gubernur Papua, Jayapura, Selasa (2/9). Program ini memang harus diberlakukan sebagai bonus demografi di indonesia. Untuk itu, penerapannya berbeda-beda  di setiap daerah. "Tidak mungkin penerapan kurikulum 2013 disamaratakan," katanya.

Dalam kesempatan itu, hadir Asisten I Pemprov Papua mewakili gubernur, Kepala Dinas Pendidikan Papua, para kepala sekolah, dan guru. Mereka mengeluhkan buku paket K13 yang belum diterima di sekolah-sekolah, sehingga sampai saat ini masih menggunakan buku paket kurikulum lama.

Selain itu, buku guru yang mestinya menjadi panduan proses mengajar juga belum diterima sekolah-sekolah di kota Jayapura. Para kepala sekolah yang hadir mengaku terseok-seok dengan program K13, karena tidak segera dibarengi dengan kelengkapan kurikulum. Melihat kenyataan ini, Syamsul Bahri mengingatkan pihak pemerintah pusat untuk memberi perhatian lebih terhadap proram K13 dan tidak main-main  dengan penerapannya.

Anggota Komisi X yang hadir dalam kunker spesifik ini adalah Linda Megawati (FPD), Ida Riyanti (FPD, Harbiah Salahuddin (FPG), Herlina Amran (FPKS), Budi Heriadi (F-Gerindra), Nurul Qomar (FPD), M. Yunus (FPP), Nasrullah (FPAN), dan Diaz Gwijangge (FPD). Selama kunker, Komisi x mengunjungi beberapa sekolah dari SD hingga SMAuntuk mengetahui berbagai persoalan yang dihadapi menyangkut penerapan program K13. (mh)/foto:husen/parle/iw.