Provinsi Bali menargetkan satu banjar memiliki satu sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Hal ini terungkap pada pertemuan Komisi X DPR dengan jajaran Pemerintah Provinsi Bali, di Gedung Siswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Senin (14/07).

Sebagai informasi, Banjar merupakan organisasi kemasyarakatan masyarakat tradisional Bali. Organisasi ini seperti sistem RT/RW pada masyarakat Indonesia modern.

“Pemerintah Pusat memiliki kebijakan satu desa harus memiliki satu PAUD. Namun kami memiliki target, satu Banjar memiliki 1 PAUD,” jelas Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Bali Tia Kusuma Wardhani.

Menurutnya, ini sebagai langkah Pemprov untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD.

Anggota Komisi X Harbiah Salahuddin menyatakan, anak usia di bawah lima tahun merupakan usia emas (golden age), sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus. Pasalnya, mereka yang akan menggantikan generasi saat ini pada masa depan Indonesia mendatang.

“Kita sekarang harus perhatikan calon generasi penerus, karena mereka membawa tongkat estafet yang menentukan masa depan Indonesia. Untuk mempersiapkan generasi penerus, kita tidak boleh setengah-setengah,” tegas Politisi Golkar ini.

Ia mengaku, hasil dari pemantauan lapangan, justru malah pihak swasta yang berkontribusi lebih besar terhadap penyelenggaraan PAUD, dibanding pemerintah. Padahal, sudah ada aturan dan anggarannya.

“Saya empati kepada pihak swasta yang telah turut serta menyelenggarakan PAUD. Harusnya pemerintah berterima kasih kepada pihak swasta. Masih banyak yang perlu dibenahi di aturan pemerintah,” imbuh Politisi asal Dapil Jawa Timur ini.

Sementara itu, Anggota Komisi X DPR Nurul Qomar menilai, penyelenggaraan PAUD masih kurang serius. Pasalnya, PAUD hanya diajar oleh lulusan SMA, bahkan tidak lulus sekolah.

“Padahal, anak-anak PAUD di negara tetangga dididik oleh pengajar minimal berpendidikan S2, bahkan ada yang S3. Anak umur 1-5 tahun merupakan usia emas, yang harus diberikan pendidikan secara basic dan mendasar. Karakter bangsa ini di masa mendatang akan ditentukan oleh pendidikan anak usia dini yang dikelola secara profesional,” imbuh Politisi Demokrat ini.

Qomar mengaku, Komisi X DPR dengan Kemendikbud sudah sepakat untuk memberikan anggaran yang besar untuk penyelenggaraan PAUD. (sf), foto : sofyan efendi/parle/hr.