Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) memiliki 14 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk 2,7 juta jiwa. Banyak sektor belum tergali secara optimal di provinsi yang juga dikenal dengan bumi anoa ini. Dari pariwisata, pendidikan, olahraga, hingga pertanian, butuh perhatian pemerintah pusat.

Inilah yang terlihat dari hasil kunjungan kerja (kunker) Komisi X DPR RI ke Kendari, Sultra, Senin (14/7). Tim kunker dipimpin Wakil Ketua Komisi X Utut Adianto dan diterima Sekda Sultra Lukman Abunawas di Kantor Gubernur Sultra. Anggota Komisi X yang turut serta adalah Rinto Subekti (F-PD), Sri Novida (F-PD), Anton Sukartono (F-PD), Ferdiansyah (F-PG), Zulfadhli (F-PG), Ahmad Zainuddin (F-PKS), Surahman Hidayat (F-PKS), dan Budi Heryadi (F-Gerindra).

Dalam pertemuan tersebut hadir semua unsur Muspida Sultra. Di bidang Pariwisata, Sultra punya banyak destinasi pariwisata menarik seperti wisata bawah laut Wakatobi yang belum terpublikasi secara luas. Wisata ini masih kalah dengan wisata bawah laut Bunaken (Sulut), Raja Ampat (Papua), dan Bali. Dinas Pariwisata Sultra, sedang menggencarkan promosi Wakatobi sebagai wisata bawah laut alternatif di Nusantara selain di Papua, Sulut, dan Bali.

Di bidang olahraga, Sultra sangat terkenal dengan olahraga dayung. Para atlet dayung Sultra selalu menyumbangkan emas bagi kontingen Indonesia di pesta olahraga Sea Games dan Asian Games. Namun, perhatian terhadap kesejahteran para atlet dayung sangat kurang. Selama ini, belum ada asrama yang refresentatif bagi para pedayung di Sultra. Bahkan, keterangan dari Dinas Pemuda dan Olahraga Sultra, para pedayung sudah kehilangan kuota untuk diangkat jadi PNS.

Sekda Sultra juga mengungkapkan, saat ini Sultra akan membangun stadion besar di atas lahan 50 hektar sekaligus dengan komplek olahraganya, seperti sarana latihan dan asrama atlet. Proposal pembangunannya segera diajukan ke Komisi X DPR dan Kemenpora. Dengan stadion ini, para atlet di Sultra diharapkan semakin berprestasi karena mendapat perhatian pemerintah.

Sementara itu, di bidang pendidikan, Sultra memiliki 2.029 unit PAUD, sekitar 2.000 unit SD, 700 lebih unit SMP, dan 265 unit SMA. Sultra juga memiliki 2 universitas negeri. Dan kelak akan memiliki lagi 2 kampus negeri. Yang menjadi persoalan di Sultra, regulasi sertifikasi guru masih menyisakan masalah. Para guru dituntut mengejar jam mengajar sebagai syarat mendapat sertifikasi guru. Akhirnya, banyak guru mengajar di beberapa sekolah untuk memenuhi syarat tersebut.

Selain itu, Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan, Sultra, menilai, pelatihan guru lewat pra jabatan selama ini belum penuhi syarat pedagogik. Dampaknya, rekrutmen guru tersebut menurunkan kualitas pendidikan di Sultra. Semua persolan di berbagai sektor ini harus menjadi perhatian pemerintah pusat dan juga Komisi X DPR. (mh), foto : m. husein/parle/hr.