Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI saat meninjau bencana gunung Sangeangapi di Bima provinsi Nusa Tenggara Barat, Ida Fauziyah mengungkapkan temuannya bahwa di setiap daerah bencana kebutuhannya berbeda. Hal tersebut dikatakan Ida setelah berdialog langsung dan mendengarkan aspirasi masyarakat Desa Sangeang, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, NTB, baru-baru ini.

“Akhirnya kita tahu, antara satu daerah dengan daerah lain kebutuhannya berbeda. Kalau gunung Sangeangapi ini, kita turut bersedih tapi masih bisa bersyukur karena tidak ada korban jiwa. Yang perlu kita dorong adalah sosialisasi kondisi gunung Sangeangapi yang sebenarnya, masyarakat awam jangan mudah percaya isu tsunami. Sosialisasi itu penting dan bagaimana mengatasi dan mengantisipasi situasi terburuk serta selalu memantau perkembangan terkini gunung tersebut,” ujar Ida.

Bencana meletusnya gunung Sangeangapi memang tidak menimbulkan jatuhnya korban jiwa. Adapun dampak langsung yang dirasakan masyarakat adalah saat letusan terjadi, hujan abu vulkanik bercampur pasir yang bisa menyebabkan sakit pernafasan (ispa), ada juga masyarakat yang merasa gatal-gatal seperti dilansir beberapa media.

Lebih lanjut, politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa ini mengapresiasi langkah Bupati Bima pada tahun 1985 yang sudah mengosongkan gunung tersebut dengan melakukan transmigrasi lokal penduduk di pulau Sangeangapi ke Kecamatan Wera (Sangeang Darat).

“Apa yang dilakukan Bupati Bima pada tahun 1985 silam, bisa masyarakat rasakan manfaatnya sekarang dimana saat terjadi letusan gunung Sangeangapi korban jiwa bisa dihindari, langkah positif tersebut harusnya juga ditiru oleh para kepala daerah lainnya yang wilayahnya memiliki potensi bencana,” himbau Ida.

Didampingi Camat Wera, Julfan Akbar dan unsur Muspida Kab. Bima, Ida bersama empat anggota Komisi VIII DPR RI lainya, meninjau langsung kondisi gunung Sangeangapi dari tepian pantai Desa Sangeang yang berjarak sekira 6 kilometer dari pulau Sangeang.

Beberapa warga yang melihat kehadiran rombongan anggota DPR pun tak menyia-nyiakan kesempatan untuk mengungkapkan keresahan mereka. Warga yang sehari-hari bekerja sebagai peternak dan berkebun di seputaran kaki gunung Sangeangapi mengaku mengalami kerugian besar lantaran kemungkinan banyaknya ternak mereka yang mati terkena letusan. Rasa penasaran mereka terhadap nasib hewan ternak kian tak terbendung, akibat status siaga I yang mengharuskan mereka menjauh dari gunung Sangeangapi sampai batas waktu yang belum bisa dipastikan.

“Yang diperlukan saat ini adalah koordinasi antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dan Kementerian Sosial (Kemensos), untuk mendata dampak letusan gunung Sangeangapi, termasuk berapa jumlah hewan ternak yang mati. Beternak dan berkebun adalah mata pencaharian utama bagi mereka, tentu bencana ini berdampak langsung secara ekonomi. Saya menghimbau Pemda memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang terdampak,” ujar Ida menenangkan warga.

Ida menambahkan bahwa bantuan uang yang diberikan BNPB nantinya akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), harus sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat. Adapun bantuan beras 1 ton dari Kementerian Sosial (Kemensos) itu tidak langsung didrop begitu saja, tapi harus diberikan kepada masyarakat yang benar-benar terkena dampak langsung. (naefuroji), foto : naefurodjie/parle/hr.