Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR saat memantau langsung pelaksanaan Ujian Nasional 2014 tingkat SMP di Kota Padang terkejut karena  adanya laporan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk menyelenggarakan UN.

Pasalnya, banyak sekolah di Kota Padang yang menggunakan Dana BOS untuk Ujian Nasional. "Ini cukup mengkhawatirkan, ternyata anggaran APBN untuk UN tidak mampu mengcover sehingga sekolah mencari anggaran lain di luar itu. Ini mengkhawatirkan," ujar Zulfadhli dari Fraksi Golkar kepada wartawan di sela-sela memantau pelaksanaan UN di SMPN 10 Padang, Senin (5/5).

Menurut politikus dari Fraksi Golkar ini, bila penggunaan Dana BOS dilakukan pihak sekolah, nantinya bisa menimbulkan kasus hukum. Sebab, kata Zulfadhli, masing-masing anggaran tersebut sudah ada alokasinya. Tadi ada seorang kepala sekolah di salah satu SMP Kota Padang yang mengakui memang  memakai dana BOS untuk UN. "Ini perlu kita cermati, jangan sampai nanti pelaksanaan UN justru menimbulkan  permasalahan-permasalahan baru. Sementara saat ini kita sedang memperbaiki sistem pelaksanaan UN," jelasnya.

Sementara itu, Kadis Dikbud Kota Padang, Indang Dewata mengatakan awalnya memang ada rencana penggunaan dana BOS untuk menanggulangi kekurangan dana penyelenggaraan UN. Namun sampai saat ini belum ada sekolah yang menggunakan dana tersebut. "Tak ada sekolah yang pakai dana BOS untuk UN. Kita tetap upayakan dengan dana UN yang telah disediakan," bantahnya.

Penyelenggaraan UN SMP Kota Padang pada hari pertama berjalan lancar. Adapun jumlah peserta 13.427 siswa dari 86 SMP sederajat. Tim kunjungan kerja spesifik Komisi X dipimpin Wakil Ketua Utut Adianto dengan anggota lintas fraksi yakni Nurul Qomar, Muslim, Zulfadhli, Irsal Yunus, Ahmad Zainuddin, Ibrahim Sakty Batubara, Abdul Kadir Karding, Jamal Mirdad, dan Muchtar Amma.(iw)/foto:iwan armanias/parle.