Kasus pelecehan seksual yang menimpa salah satu murid Taman Kanak-kanak Jakarta International School (JIS) baru-baru ini cukup mendapat sorotan dari berbagai pihak. Banyak yang menyayangkan kejadian yang sepatutnya menimpa anak usia dini ini.

Anggota Komisi X Reni Marlinawati ketika dihubungi Parle baru-baru ini mengungkapkan, kasus ini bak pukulan telak terhadap pendidikan Indonesia. Kementerian Pendidikan harus melakukan investigasi mendalam terhadap kejadian ini.

“Pelecehan seksual yang menimpa murid TK JIS ini merupakan peristiwa yang menakutkan. Ini peristiwa yang sangat horor di pendidikan Indonesia. Kasus ini harus membuka mata pemerintah, terutama Kemendikbud dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, bahwa lembaga pendidikan yang bersifat atau berstatus internasional, harus memperoleh perhatian yang lebih. Ini pukulan yang telak buat dunia pendidikan,” tegas Reni.

Politisi PPP ini sangat menyayangkan kejadian ini. Ia menilai, sekolah yang seharusnya menjadi rumah kedua bagi anak-anak, dimana anak seharusnya mendapatkan keamanan dan kenyamanan, malah mendapatkan pelecehan.

“Jujur, kejadian ini membuat saya terperanjat. Kejadian ini harus membangunkan kita semua, bahwa kejahatan itu bisa terjadi dimana saja. Kasus-kasus seperti ini perlu mendapat perhatian yang serius dari kita semua. Karena tidak menutup kemungkinan, hal ini bisa terjadi di sekolah atau lembaga pendidikan lain,” tandas Politisi asal Dapil Jawa Barat IV ini.

Dalam hal ini, tambah Reni, sekolah gagal dalam memberikan perlindungan kepada muridnya. Sekolah terkesan bersembunyi dibalik statusnya yang bersifat internasional, namun tidak dapat menjamin keamanan muridnya.

“Jangan bersembunyi di megahnya gedung dan mahalnya biaya, sehingga seolah meyakinkan bahwa sekolah menjamin keamanan dan kenyaman muridnya. Kemendikbud dalam hal ini bukan kecolongan lagi, ini kelalaian dan kelengahan Kemendikbud,” tambah Reni.

Selain itu, ia juga menyoroti beberapa hal yang harus menjadi perhatian. Pertama, terkait kurikulum yang diterapkan di sekolah yang terletak di bilangan Jakarta Selatan itu harus jelas. Ia menilai, walapun JIS bersifat sekolah internasional, tetap harus menerapkan kurikulum yang berlaku di Indonesia. Pasalnya, banyak yang berkewarganegaraan Indonesia, maka Kurikulum Nasional harus diberikan, sebagai pengetahuan dasar bagi anak-anak.

“Di sekolah internasional tersebut kan banyak siswa-siswi yang berkewarganegaraan Indonesia, yang notabene, mereka harus mendapatkan pengatahuan tentang Indonesia, misal tentang pahlawan nasional, atau lagu daerah, termasuk harus bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya memperoleh informasi, beberapa sekolah internasional yang ada di Indonesia menggunakan kurikulum asing. Lalu, bagaimana dengan siswa-siswi yang asli Indonesia? Apakah mereka mendapat pengetahuan tentang Indonesia dengan baik? Ini harus mendapat pengawasan,” kata Reni bak bertanya.

Yang kedua terkait perizinan. Ia mencatat, dari 111 sekolah internasional yang berdiri, ternyata yang mendapat izin hanya sekitar 30-an sekolah. Berarti sisanya operasionalnya sudah kadaluwarsa.

“Jangan kemudian, pemerintah merasa karena gedungnya hebat, bahasanya asing, begitu tampak mewah, lalu kemudian kita meyakini bahwa sekolah itu memang bagus. Namun kan akhirnya begini. Sekolah yang terlihat hebat, dengan biaya yang sangat tinggi, namun di dalamnya ada bahaya yang mengancam anak. Pemerintah harus membuka mata. Pemerintah harus arif menyikapi kasus seperti ini,” pesan Reni.

Politisi dari Fraksi PPPini juga menilai, selama ini sekolah internasional nyaris luput dari jangkauan pemerintah dalam pengawasan. Ia meminta Kemendikbud untuk melakukan pengawasan secara utuh. Pengawasan bukan hanya dari sisi pengelolaannya saja, tapi meliputi sampai ke content pembelajarannya juga.

“Saya pernah menanyakan kepada murid, mereka tidak tahu para pahlawan nasionalnya. Ini sangat menyedihkan,” kataReni. (sf)/foto:iwan armanias/parle.