Wakil Ketua Komisi X DPR Syamsul Bachri menegaskan, pihaknya mendukung anggaran Ujian Nasional (UN) tahun 2014, namun diminta tidak terjadi seperti UN tahun 2013 lalu. “Bila masih bermasalah, kita pastikan Komisi X tidak akan menyetujui anggaran UN tahun 2015,” katanya kepada pers seusai memimpin pertemuan Tim Komisi X dengan Kadis Dikbud Provinsi Sulawesi Selatan beserta jajaran, Kamis (30/1’2014).

Menurut Syamsul, kepada Mendikbud sudah wanti-wanti bahwa DPR tidak ingin kekisruhan pelaksanaan UN 2013 terjadi lagi. Hasil kunjungan ke Sulsel ini adalah dalam rangka pengawasan, apakah pemerintah siap untuk menyelenggarakan UN.

Ditegaskan kembali, UN 2014 harus diselenggarakan dengan penyelenggaraan yang lebih baik. Pertama, distribusi soal supaya diselenggarakan di daerah, tidak desentralisasi. Kemudian pengawasan dan anggaran diperketat sehingga tidak ada kebocoran.

“Kami tidak ingin mereka bilang siap tetapi dilapangan tidak. Dan mereka minta percetakan dan segalanya dipercayakan kepada daerah,” tandas politisi Partai Golkar.

Terkait dengan nilai UN yang tinggi, tidak boleh beranggapan hal itu menggambarkan kualitas anak. Selain itu, masalah substansi, dimana materi yg ada pada UN tidak menggambarkan topik dari kelas satu sampai kelas tiga, tapi cukup topik materi di kelas 3 saja.

Yang terpenting, lanjutnya, jangan sampai terjadi kesulitan dalam distribusi soal dan tidak terjadi kebocoran soal. Sedangkan, soal penyelewengan anggaran pihaknya meminta BPK dan menteri agar di audit agar tidak ada rumor-rumor yang mencurigakan.

Sementara anggota Tim Komisi X, TB Dedy S. Gumelar yang akrab disapa Mi'ing mengatakan, sejak dulu sampai sekarang tetap konsisten menentang keras dan menolak UN sebagai alat kelulusan. “Kesimpulannya politik pendidikan Indonesia amburadul, karena keluar dari filosofi pendidikan. Pasalnya, tujuan dari konteks pendidikan adalah mencerdaskan bangsa dan membangun watak bangsa,” katanya.

Sementara, lanjutnya, ukuran kecerdasan di Indonesia ialah kalau anak tersebut nilai fisikanya 9 anak itu berarti cerdas. Kalau anak tersebut nilai matematikanya 9 anak itu cerdas. Dan kalau agamanya 9 berarti itu anaknya baik, atau olahraganya 9 itu anak berbakat.

Menurut Mi’ing, sebenarnya kompetensinya beda, sehingga antar daerah juga berbeda. “Selama sistem kita seperti ini, kita bisa frustasi. Ini masalah yang tidak mudah. Yang saya ingin bilang, tunggu ganti rezimnya saja,” katanya menambahkan.

Kunjungan spesifik Komisi X DPR RI terdiri atas 8 orang dipimpin Syamsul Bachri dari sejumlah anggota lintas fraksi yakni Sri Novida dari F-PD; Oelfah A Syahrullah Harmanto dari F-PG; TB. Dedi Suwandi Gumelar dari F-PDI Perjuangan; Ahmad Zainuddin dari F-PKS; Dedi Wahidi dari F-PKB; Nuroji dari F-Partai Gerindra; dan Muchtar Amma dari F-Partai Hanura.(iw)/foto:iwan armanias/parle.