Komisi X DPR memberikan apresiasi kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ata penilaian evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 dengan Predikat Nilai B Plus bersama 10 Kementerian/Lembaga lainnya.

Anggota Komisi X Harbiah Salahuddin menyatakan rasa bangganya terhadap apa yang telah dicapai oleh Kementerian yang dipimpin oleh Mari Elka Pangestu itu. Ia berharap, ke depannya prestasi ini dapat ditingkatkan.

“Saya berikan apresiasi kepada Kemenparekraf, saya juga turut bangga. Semoga ke depannya akan semakin lebih baik, dan bisa mendapat Predikat Nilai A Plus. Saya yakin, Kementerian yang menterinya perempuan memang beda,” puji Harbiah pada raker antara Komisi X dengan Menparekraf Mari Elka Pangestu di Gedung Nusantara I, Rabu (11/12).

Politisi Golkar ini juga berharap industri pariwisata ini dapat menjadi andalan dan kebanggaan Bangsa Indonesia. Selain itu, kedepannya pariwisata menjadi salah satu program yang dapat menangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia.

Namun, dibalik prestasi itu, Kemenparekraf tetap mendapat kritik dari Komisi X. Komisi X menilai realisasi pelaksanaan APBN Kementerian (Kemenparekraf) Tahun Anggaran 2013 belum optimal. Pasalnya, Kemenparekraf hanya ‘menghabiskan’ anggaran sebanyak 60,12% atau sebesar Rp 1,162 triliun, dari pagu DIPA APBN TA 2013 yang sebesar Rp 1,933 triliun.

“Oleh karena itu, Komisi X mendesak Kemenparekraf untuk mengambil langkah-langkah strategis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan untuk melakukan percepatan penyerapan realisasi, termasuk mengantisipasi permasalahan pelaksanaan APBN TA 2014, agar realisasinya lebih optimal,” jelas Wakil Ketua Komisi X Utut Adianto membacakan hasil kesimpulan raker.

Sementara itu, Anggota Komisi X Dedi S Gumelar menyoroti alokasi anggaran bukan hanya merealisasikan kegiatan dan proses pertanggungjawaban, namun harus ada hasil dari pengeluaran anggaran tersebut.

“Alokasi anggaran ini bukan hanya mengadakan program, terealisir, pertanggungjawaban, tapi tidak ada efektif dan tidak menjadi sesuatu. Pembuatan program berkaitan dengan efektifitas anggaran. Efisiensi juga penting, yaitu hasil yang dididapatkan lebih banyak daripada yang dianggarkan. Dan ekonomis itu tidak selalu irit, tapi melahirkan nilai, baik investasi maupun hasil program kerjanya,” kritik Politisi PDI Perjuangan ini.

Politisi asal Banten ini memahami bahwa penyerapan anggaran yang kurang maksimal semata bukan karena kesalahan Kementerian, namun efek dari mundurnya pencairan dipa anggaran.

“Saya paham, siklus anggaran kita mundur, penyerapan anggaran itu semata-mata bukan karena Kementerian tidak bisa bekerja, tapi juga dipa anggaran yang mundur, sehingga semuanya menjadi mundur. Saya rasa ke depannya, Kementerian bisa membuat strategi sedemikian rupa, sehingga dapat mempersiapkan anggarannya,” imbuh Dedi.

Politisi yang akrab dipanggil Mi’ing ini menambahkan, efek dari mundurnya pencairan dipa anggaran ini turut berbuntut ke kerugian kepada masyarakat.

“Anggaran baru cair bulan September. Cuma ada waktu 5 bulan, nonsense ini akan semua akan terealisasi. Akhirnya dana dikembalikan, sehingga penyerapan anggaran tidak maksimal. Akibatnya, masyarakat yang dirugikan. Pasalnya, pagu anggaran definitif jika sudah dicairkan, maka ini adalah hak rakyat. Namun, jika dikembalikan ke negara, rakyat tidak mendapatkan hak manfaat dari anggaran itu,” tambah Dedi.

Dedi berharap, Kemenparekraf jangan diberikan anggaran yang minim. Pasalnya, Kemenparekraf merupakan kementerian ke empat yang bisa menyumbang tenaga kerja dan masukan kepada APBN yang mencapai Rp 135 triliun.

“Saya rasa pemerintah harus memberikan perhatian, supaya Presiden dan jajarannya memahami apa yang telah diberikan oleh Kemenparekraf kepada negara. Jangan sampai kita diberikan anggaran minim. Kalau bisa, saya minta minimal Rp 5 triliun untuk Kemenparekraf. Lebih dari Rp 135 triliun diberikan untuk APBN dari pariwisata, tapi pagu anggaran Kemenparekraf tidak sampai Rp 2 triliun,” tegas Dedi. (sf)