Pemerintah Harus Perhatikan Kualitas Guru
Hari Guru Nasional diperingati pada 25 November setiap tahunnya. Walaupun diperingati setiap tahunnya, namun kualitas maupun kesejahteraan guru masih belum terlalu mendapat perhatian dari pemerintah. Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi X JefirstsonRiwu Kore, usai melakukan rapat intern di Komisi X.
“Semoga dengan adanya Hari Guru Nasional ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bisa introspeksi diri untuk memperhatikan kualitas dan kesejahteraan guru. Saya berharap, pemerintah punya ‘hati’ untuk memperhatikan guru secara sungguh-sungguh. Karena guru mempunyai peranan penting untuk mewujudkan bangsa yang beradab,” ujar Jefirstson, Senin (25/11) sore.
Selain itu, Politisi Demokrat ini menilai kualitas guru turut menentukan moral dan etika yang dimiliki anak didiknya. Menurutnya, jika ingin memiliki generasi yang baik, maka kualitas guru juga harus diperbaiki.
“Tidak banyak guru yang mempunyai kualitas terbaik. Salah satu kelemahan Pemerintah adalah kurang memperhatikan kualitas guru. Selama ini, orang-orang yang melamar menjadi guru hanya karena terdesak tidak ada pilihan pekerjaan lain. Mereka tidak ada hati nurani menjadi guru,” sesal Politisi asal Nusa Tenggara Timur ini.
Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Komisi X Utut Adianto. Politisi PDI Perjuangan ini juga meminta guru untuk memperbaiki kualifikasi dirinya. Pasalnya, guru juga turut menentukan kemajuan bangsa.
“Sebelumnya, saya ucapkan dulu Selamat Hari Guru kepada seluruh guru di Indonesia. Guru itu memiliki peran sebagai agen kemajuan bangsa. Jika kualitas guru sudah baik, maka percepatan pembangunan bangsa juga semakin cepat,” ujar Utut yang ditemui di lobby Nusantara I.
Politisi asal Jawa Tengah ini juga meminta kepada guru-guru untuk berpacu dengan peradaban zaman. Sehingga, kemajuan guru sangat ditunggu oleh masyarakat, terutama dalam mendidik anak-anak.
“Zaman selalu berkembang, sehingga guru juga harus turut mengimbanginya. Konsep mengajar itu kan bukan hanya mentransfer ilmu, namun juga mendidik, dan lebih ke pendekatan, terutama untuk kota-kota besar,” imbuh Utut.
Terkait dengan penyebaran guru di daerah terpencil dan terluar yang kurang merata, Utut menilai pemerintah perlu menyiasati dengan memberikan insentif kepada guru-guru tersebut. Insentif ini juga akan berbeda disetiap daerahnya.
“Strategi global Pemerintah harusnya dengan cara memberikan insentifterhadap guru yang enggan dikirimkan ke daerahterpencil.Insentif itu tidak akan sama antara di Jakarta dengan daerah lain. Itu wilayah kebijakan pemerintah, sedangkan DPR RI sudah mendorong untuk pemberian insentif itu,” ujar Utut. (sf)