Calon DGS Bank Indonesia Harus Fokus Makro Prudential

04-09-2013 / KOMISI XI

Anggota Komisi XI DPR Muhammad Hatta menyatakan bahwa calon Deputi Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia harus fokus pada kebijakan macro prudential. Pasalnya, per 1 Januari 2014, fungsi pengawasan perbankan (micro prudential) akan berpindah dari BI ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Calon DGS baru ini akan menghadapi fase baru pada BI, dan akan fokus pada macro prudential. Walaupun, pemahaman micro tetap kita butuhkan untuk pengawasan likuiditas BI. DGS ini harus orang yang prudent, dan banyak faktor lain yang tetap harus diperhatikan agar sesuai dengan yang kita harapkan,” jelas Hatta usai fit and proper test di ruang Komisi XI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (4/09) sore.

Hal senada diucapkan oleh Wakil Ketua Komisi XI Andi Timo Pangerang. “Sesungguhnya fungsi Bank Indonesia itu lebih ke fungsi macro. Oleh karena itu, dibutuhkan kandidat yang paham ekonomi macro,” imbuh Andi.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Komisi XI melakukan fit and proper test kepada dua calon DGS yang telah diusulkan Presiden. Kedua calon tersebut adalah Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Mirza Adityaswara. Calon lainnya adalah Anton Gunawan yang kini menjabat Kepala Ekonom Bank Danamon.

Saat uji kepatutan dan kelayakan, Mirza membawakan materi tentang Reposisi Peran Bank Indonesia: Nilai Rupiah, Pertumbuhan, dan Stabilitas. Sementara itu, Anton menyampaikan paparan, Meningkatkan Kredibilitas dan Efektifitas Kebijakan Bank Indonesia.

Beberapa anggota menguji calon DGS terkait dengan fungsi BI, sektor moneter, inflasi, hingga krisis global. (sf)/foto:odjie/parle/iw.

BERITA TERKAIT
Ekonomi Global Tak Menentu, Muhidin Optimistis Indonesia Kuat
15-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang utamanya dipicu konflik di berbagai belahan dunia,...
BI Harus Gencar Sosialisasi Payment ID Demi Hindari Misinformasi Publik
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Peluncuran Payment ID sebagai identitas tunggal transaksi digital terus disorot. Meskipun batal diluncurkan pada 17 Agustus 2025...
Komisi XI Minta BI Lakukan Sosialisasi Masif Penggunaan ID Payment
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Batam-Komisi XI DPR RI menyoroti isu Payment ID yang belakangan menuai polemik di tengah masyarakat. Polemik tersebut terjadi lantaran...
PPATK Jangan Asal Blokir Rekening Masyarakat
13-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Pemblokiran puluhan juta rekening oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi dan Keuangan (PPATK) menimbulkan polemik. Diberitakan di berbagai...