Tidak Ada Kebijakan Yang Terlambat

29-08-2013 / KOMISI XI

Beberapa waktu yang lalu, Pemerintah mengeluarkan empat kebijakan ekonomi untuk menyikapi kondisi ekonomi yang sedang bergejolak. Diharapkan, dengan adanya paket kebijakan ekonomi ini, kondisi ekonomi dalam negeri semakin membaik.

Namun, sebagian kalangan menilai kebijakan ini terlambat dikeluarkan. Wakil Ketua Komisi XI Andi Rahmat menyatakan bahwa tidak ada kebijakan yang terlambat. Ia menyatakan, ada perkembangan baru yang tidak bisa dihindari, dan perkembangan baru ini lebih cepat dari yang diperkirakan pemerintah.

“Kebijakan itu pasti keluar setelah peristiwa terjadi. Tidak ada kebijakan yang terlambat. Yang perlu menjadi catatan adalah, kebijakan itu efektif atau tidak. Karena itu akan kami pertimbangkan assessment yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi,” ujar Andi usai rapat kerja dengan Menteri Keuangan, Menteri Bappenas, Gubernur BI dan BPS di ruang rapat Komisi XI, Gedung Nusantara I, Rabu (28/8) sore.

Namun, Andi memberi catatan, kebijakan ini jangan ngambang atau hanya menjadi konsep. Pasalnya, kebijakan yang hanya menjadi konsep, justru malah akan merisaukan pasar. Sehingga, Komisi XI dan pemerintah sedang berusaha agar empat kebijakan ekonomi ini dapat berjalan efektif.

“Komisi XI sudah lama memberi warning kepada pemerintah, kalau ada lubang yang sangat besar di dalam profil neraca pembayaran. Kalau hal ini tidak cepat-cepat diatasi, akan menjadi bom waktu. Nah, sekarang itu sudah terjadi,” imbuh politisi PKS ini.

Andi menyatakan bahwa saat ini yang mempengaruhi perekonomian Indonesia variabelnya tidak tunggal, bukan hanya dari dalam Indonesia, tapi juga dari luar negeri yang tidak bisa dikontrol. Sehingga Komisi XI, ujar Andi, berusaha mengorganisir seluruh otoritas di bidang ekonomi untuk lebih optimal, dan untuk menutupi lubangnya.

“Diantara kebijakan yang penting adalah soal kurs rupiah. Perubahan posisi kurs ini indikasinya akan berdampak besar terhadap struktur dan postur RAPBN 2014. Dalam jangka pendek ini, pemerintah harus memiliki kesepakatan dengan seluruh otoritasnya, dan melihat garis merahnya apa yang sedang terjadi,” pesan Andi. (sf), foto : od/parle/hr.

BERITA TERKAIT
Ekonomi Global Tak Menentu, Muhidin Optimistis Indonesia Kuat
15-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang utamanya dipicu konflik di berbagai belahan dunia,...
BI Harus Gencar Sosialisasi Payment ID Demi Hindari Misinformasi Publik
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Peluncuran Payment ID sebagai identitas tunggal transaksi digital terus disorot. Meskipun batal diluncurkan pada 17 Agustus 2025...
Komisi XI Minta BI Lakukan Sosialisasi Masif Penggunaan ID Payment
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Batam-Komisi XI DPR RI menyoroti isu Payment ID yang belakangan menuai polemik di tengah masyarakat. Polemik tersebut terjadi lantaran...
PPATK Jangan Asal Blokir Rekening Masyarakat
13-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Pemblokiran puluhan juta rekening oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi dan Keuangan (PPATK) menimbulkan polemik. Diberitakan di berbagai...