Anggota Komisi X DPR RI Karmila Sari saat pertemuan dengan jajaran Badan Pusat Statistik (BPS), di Yogyakarta, DIY, Jumat (25/7/2025). Foto: Bianca/vel

PARLEMENTARIA,  Yogyakarta - Anggota Komisi X DPR RI Karmila Sari menyoroti pentingnya data yang akurat dari tingkat desa sebagai dasar pembuatan kebijakan yang efektif. Menurutnya, selama ini banyak kebijakan di daerah yang hanya menjadi solusi instan karena pemerintah tidak memiliki data yang lengkap.

"Contoh kita ambil saja sampel provinsi. Provinsi mau bikin program ini itu perlu PAD (Pendapatan Asli Daerah). PAD yang paling banyak itu dari kendaraan bermotor. Sampai saat ini solusi itu belum clear. Makanya pemerintah provinsi, kabupaten/kota itu selalu setiap saat kebijakannya pemutihan pajak," kata Karmila kepada Parlementaria, usai pertemuan dengan jajaran Badan Pusat Statistik (BPS), di Yogyakarta, DIY, Jumat (25/7/2025).

Ia pun menyayangkan mengapa BPS tidak melibatkan perangkat desa dalam pengumpulan data. Padahal, perangkat desa, mulai dari kepala desa hingga RT/RW, adalah pihak yang paling dekat dengan masyarakat dan memiliki data riil mengenai warganya.

"Desa ini pasti setiap kepala desa tentu punya RT/RW. RT/RW yang setiap saat melihat tetangga-tetangga dan warganya yang punya motor berapa orang. Yang punya mobil berapa orang. Yang pendidikannya sekolah di sini berapa orang. Dan kerjaannya seperti apa," jelasnya.

Untuk itu, Politisi Fraksi Partai Golkar ini mendorong BPS untuk dapat bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa dalam pengumpulan data. Dengan kerja sama ini, BPS dapat memberikan pelatihan kepada petugas di desa, sehingga data yang dihasilkan lebih akurat dan bermanfaat untuk pembangunan di desa itu sendiri.

"Sehingga nanti akan mempermudah BAPPEDA termasuk instansi-instansi lain untuk membuat sesuatu kebijakan yang sesuai dengan kondisi terkini. Jadi (kebijakan) tidak copy paste setiap tahun itu melulu," ungkapnya.

Selain itu, Karmila juga melihat peluang kolaborasi dengan pihak swasta melalui program CSR (Corporate Social Responsibility). Pihak swasta, sebutnya, bisa memanfaatkan data desa untuk perencanaan bisnis mereka, sementara itu, mereka juga dapat membantu mendanai petugas pendata di desa.

Penutup pernyataannya, Karmila menekankan bahwa BPS merupakan titik awal sebelum pemerintah melangkah membuat sebuah kebijakan. Oleh karena itu, data yang konkret dan sesuai kondisi terkini menjadi hal yang krusial. (bia/aha)