Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Hamid Noor Yasin saat mengikuti kunjungan kerja BURT di Stasiun Tugu Yogyakarta, Kamis, (10/7/2025). Foto : tari/Andri

PARLEMENTARIA, Yogyakarta - Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Hamid Noor Yasin, melaksanakan kunjungan kerja ke Stasiun Kereta Api Tugu Yogyakarta. Kegiatan ini bertujuan memastikan kualitas pelayanan protokol bagi anggota dan pimpinan DPR RI yang menjalankan tugas konstitusional di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya.

Legislator PKS ini menekankan pentingnya moda transportasi kereta api sebagai alternatif utama setelah transportasi udara. Ia menyebutkan bahwa kereta api dikenal sebagai moda transportasi yang tepat waktu, nyaman, bebas macet, dan aman, sehingga menjadi pilihan favorit bagi Anggota DPR RI yang melakukan perjalanan dinas.

“Kami ingin memastikan pelayanan terbaik bagi anggota maupun pimpinan Dewan, terutama dalam pelaksanaan tugas konstitusional. Pelayanan protokol harus disiapkan dengan baik, mulai dari kenyamanan ruang tunggu hingga kesiapan alat medis kesehatan di stasiun, jika sewaktu-waktu diperlukan,” ujar Hamid usai mengikuti kunjungan kerja BURT di Stasiun Tugu Yogyakarta, Kamis, (10/7/2025). 

Kemudian, legislator dapil Jawa Tengah IV ini berharap seluruh Anggota dan Pimpinan Dewan selalu dalam keadaan sehat dan perjalanan berjalan lancar serta penuh berkah. Ia juga mengapresiasi sambutan hangat dari jajaran PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi 6 Yogyakarta dan pihak Stasiun Tugu Yogyakarta. 

“Kami disambut dengan baik, penuh keramahan. Dalam istilah Jawa, orang Jogja itu gupuh, aruh, pelungguh, suguhnya luar biasa. Mantap dalam menerima kunjungan kami di sini,” ungkapnya.

Kunjungan ini merupakan bagian dari pengawasan pelaksanaan hak protokoler bagi ke Anggota DPR RI, sebagaimana diatur dalam kerjasama antara Sekretariat Jenderal DPR RI dan PT KAI. BURT DPR RI berharap agar koordinasi dan komunikasi antara DPR RI, Bagian Protokol, dan PT KAI semakin baik ke depannya demi mendukung kelancaran tugas-tugas konstitusional para anggota dewan. (mri/aha)