Ketua rombongan kunjungan kerja, Himmatul Aliyah saat bertukar cinderamata usai pertemuan di Semarang, Kamis (3/7/2025). Foto: Hira/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Pemerintah, melalui Kementerian Kebudayaan RI saat ini sedang melakukan penulisan sejarah Indonesia. Kementerian Kebudayaan sebelumnya secara tegas, menyampaikan bahwa tahun 2025 ini berupaya untuk menulis kembali Sejarah Indonesia dengan semangat penguatan dan menemukan jati diri bangsa Indonesia “Reinventing Indonesian Identity”.

Maka dari itu, guna mengawasi proses penulisan sejarah itu, Komisi X DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Bidang Kebudayaan (Penulisan Sejarah Indonesia) Ke Universitas Diponegoro Masa Persidangan IV tahun Sidang 2024-2025 di Semarang, Kamis (3/7/2025).

“Sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 32 bahwa Negara Memajukan Kebudayaan Nasional di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai nilai budayanya,” ujar Himmatul Aliyah yang juga ketua rombongan kunjungan kerja hari ini ketika menyampaikan sambutan dalam Kunjungan Kerja Komisi X ke Semarang, Kamis (3/7).

Komisi X DPR RI mendorong keterbukaan dan transparansi dari pemerintah dalam proses penulisan sejarah. Menurut Hima, pengawasan ini hadir untuk memastikan bahwa proses penulisan sejarah Indonesia ini dilakukan secara terbuka, partisipatif, dan akuntabel secara ilmiah, serta melibatkan para pemangku kepentingan sejarah dan kebudayaan.

“Kami menyadari bahwa sejarah bukanlah milik pemerintah atau kelompok tertentu semata, melainkan milik seluruh bangsa,”imbuhnya.

Lebih lanjut, partisipasi berbagai elemen masyarakat, terutama para pelaku sejarah, akademisi lokal, budayawan, dan komunitas adat, sangat diperlukan agar narasi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keragaman memori kolektif bangsa.

“Hingga kemungkinan pengabaian atas perspektif minoritas, perempuan, dan daerah-daerah yang selama ini tidak terwakili secara memadai dalam narasi sejarah nasional,” jelasnya.

Apalagi, isu Narasi tunggal dalam sejarah dikhawatirkan justru melahirkan bentuk baru dari pemutihan sejarah, yang dapat mengaburkan keberagaman pengalaman historis masyarakat Indonesia.

Sebagai informasi, Penulisan kembali sejarah Indonesia ini melibatkan sekitar 113 penulis dan 20 editor dari berbagai latar belakang keilmuan dan asal daerah, dengan ruang lingkup penulisannya mencakup periode sejarah Indonesia secara menyeluruh. Namun dalam prosesnya, sejumlah polemik yang menyita perhatian publik dari kalangan akademisi, sejarawan, budayawan, dan organisasi masyarakat sipil. Hal itu karena adanya kekhawatiran akan potensi politisasi sejarah, pendekatan yang terlalu sentralistik.

Di akhir kegiatan, Hima mengungkapkan bawa Komisi X DPR RI berharap berbagai pandangan dan yang disampaikan dalam forum tersebut mendatangkan manfaat ke depannya.

“Seluruh masukan dari Bapak/Ibu akan menjadi bahan pertimbangan Komisi X DPR RI dalam merumuskan rekomendasi kebijakan khususnya bagi proses penulisan sejarah Indonesia yang dilaksanakan oleh Kementerian Kebudayaan sebagai mitra strategis Komisi X DPR RI,” tutupnya. (hal/aha)