Komisi X Secepatnya Panggil Mendikbud

24-04-2013 / KOMISI X

Amburadulnya pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun 2013 mengundang kecaman dan kekecewaan sejumlah anggota Komisi X DPRKarena itu Komisi X DPR secepatnya akan memanggil pihak yang paling bertanggungjawab yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Moh. Nuh.

Secepatnya Mendikbud akan kami panggil guna mendengar penjelasan secara kongkrit mengapa terjadi kelambatan distribusi soal ujian,” tegas Wakil Ketua Komisi X DPR Utut Adianto saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR ke Bandung, Selasa (23/4).

Di sela-sela acara peninjauan pelaksanaan Ujian di SMP Negeri 10 Kota Bandung, Jawa Barat, Utut Adianto menegaskan, sedianya pemanggilan Mendikbud akan dilakukan pekan lalu, namun batal karena Komisi X  mempertimbangkan serta menjaga suasana tenang dulu, mengingat saat itu masih berlangsung  UN.

Kasihan anak sekolah akan  terganggu konsentrasinya. Adanya penundaan UN saja anak sudah sangat terganggu konsentrasinya, karena itu kami berusaha menyelamatkan peserta UN dengan segala cara, termasuk menunda pemanggilan Mendikbud,” jelasnya.

Ditegaskan Utut, Komisi X berkomitmen untuk  untuk menyelamatkan anak didik, sehingga temuan di lapangan terkait dengan karut marutnya UN 2013 akan dibahas bersama dengan Mendikbud sesegera mungkin. Saat ini sambung politisi PDI Perjuangan ini, Komisi X DPR sedang mengumpulkan data-data hasil temuan dilapangan, sebagai bahan masukan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun depan.

Konsepnya seperti apa, apa UN masih tetap diteruskan atau tidak apa perlu dicarikan formula lain yang sifatnya memudahkan peserta anak didik, tapi tidak mengurangi kualitas pendidikan, “ papar Utut.  

Masih menurut Utut, Komisi X DPR masih akan terus mendengar dan mengumpulkan aspirasi sebanyak-banyaknya termasuk desakan dari publik agar Ujian Nasional dihapuskan.

Sementara anggota Komisi X DPR yang lain Popong Otje Djundjunan mengatakan, sistem Ujian Nasional sudah bagus, tetapi dalam pelaksanaannya sangat jelek, sehingga evaluasi mutlak  diperlukan. Kejadian seperti ini seumur-umur baru disaksikan tahun 2013 ini, dan merupakan kejadian yang sangat konyol sepertinya tidak dievaluasi terlebih dahulu.

Mestinya setiap ada even  penting seperti UN, perlu ada evaluasi terlebih dahulu sebagai bahan koreksi sehingga pelaksanaannya kedepan harus lebih baik lagi jangan terjadi seperti sekarang ini,”  tandas Popong.  

Politisi senior Partai Golkar ini mengemukakan, sejujurnya kurang setuju dengan adanya Ujian Nasional. “ Bagaimana karut marutnya ujian nasional ini dan di beberapa daerah ujian nasional seperti dipaksakan. Kejadian seperti ini kan tidak baik, kita akan minta Mendikbud menjelaskan kepada Dewan,” tambah Popong menegaskan.(Spy)

BERITA TERKAIT
Fikri Faqih Terima Aspirasi Forum Guru Honorer dan PPPK di Jateng, Berharap Solusi Atas Persoalan Kepegawaian
17-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta - Keresahan tengah dirasakan ratusan guru honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Jawa Tengah. Persoalan...
Once Mekel Apresiasi Terbitnya Permenkum Royalti, Fondasi Hukum Pertunjukan dan Musisi Nasional
17-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI, Elfonda Mekel, menyampaikan apresiasi atas terbitnya beleid Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) Nomor...
Pidato Presiden Tempatkan Pendidikan, Kesehatan, dan Keadilan Sosial Fondasi Utama Indonesia Emas 2045
15-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia,...
Pendidikan Tulang Punggung Utama Menuju Indonesia Emas 2045
15-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mengingatkan bahwa pendidikan adalah tulang punggung utama dalam...