Soroti Transparansi, Ada 441 Indikator Tanpa Penanggung Jawab Jelas dalam RKP 2026

01-07-2025 / BADAN ANGGARAN
Anggota BanggarDPR RI Dolfie Othniel Fredric Palit dalam Rapat Kerja Banggar dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Gubernur Bank Indonesia di Gedung Jakarta, Selasa (1/7/2025). Foto : Ata/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Dolfie Othniel Fredric Palit mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026. Tidak hanya itu saja, ia pun menyoroti soal ketidaktertiban data dalam dokumen RKP, yang mana memuat 441 indikator dan sasaran, namun tidak tercantum kementerian atau lembaga penanggung jawab.

 

“Kami tidak tahu sasaran dan indikator ini tanggung jawab kementerian dan lembaga mana. Ini menyulitkan pengawasan dan evaluasi DPR,” tutur Dolfie dalam Rapat Kerja Banggar DPR RI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (1/7/2025).

 

Delapan program prioritas nasional yang disebut Menteri PPN, menurutnya, sudah tercantum lengkap dalam dokumen sesuai Permen PPN Nomor 3 Tahun 2025. Akan tetapi, ia menyayangkan dari total 441 indikator yang tersebar dalam delapan prioritas tersebut, belum ada satupun yang menunjukkan kementerian/lembaga yang bertanggung jawab terhadap pencapaiannya, atau dari mana anggaran pelaksanaannya berasal.

 

“Indeks ketahanan energi misalnya, ditargetkan 6,82 di tahun 2026. Tapi tidak jelas kementerian mana yang menjalankannya, programnya apa, dan anggarannya berapa,” ujarnya.

 

Dalam konteks pengawasan anggaran terutama dari sisi parlemen, terangnya, kelengkapan data terutama data penanggung jawab program, rincian program kerja, dan estimasi alokasi anggaran masing-masing kementerian dan lembaga memainkan peran yang krusial. Jika tidak segera diselesaikan, ia menilai akan menyebabkan lemahnya akuntabilitas lembaga eksekutif sekaligus menciptakan kebingungan implementasi program lintas kementerian.

 

“Kalau tidak dilengkapi, kami kesulitan mengaitkan antara sasaran, pelaksana, dan anggarannya. Evaluasi menjadi tidak objektif,” tegas Dolfie.

 

Oleh karena itu, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini meminta Bappenas segera melengkapi dokumen RKP dengan menyajikan data pemetaan tanggung jawab kementerian dan lembaga terkait supaya pembahasan panitia kerja (panja) berjalan lebih efektif.

 

Menutup pernyataannya, Dolfie menekankan masukan ini adalah upaya DPR melalui Banggar DPR RI untuk mendorong perencanaan anggaran yang lebih transparan, berbasis kinerja, dan terukur. Harapannya, pemerintah tidak hanya menetapkan target ambisius, namun juga bisa memastikan kementerian/lembaga yang bertanggungjawab mengeksekusi dengan kejelasan dukungan sumber daya. (um/aha)

BERITA TERKAIT
Sampaikan Laporan Panja RUU P2 APBN 2024, Panja Beri Sejumlah Rekomendasi
19-08-2025 / BADAN ANGGARAN
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Wihadi Wiyanto menyampaikan laporan Panitia Kerja (Panja) RUU P2 APBN...
Ketua Banggar Dorong Pembangunan SDM sebagai Game Changer
15-08-2025 / BADAN ANGGARAN
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Sa’id Abdullah, menyampaikan catatan penting pada momentum pidato kenegaraan Presiden pada...
Banggar DPR Soroti Target Ambisius RAPBN 2026 di Tengah Tekanan Ekonomi Global
12-08-2025 / BADAN ANGGARAN
PARLEMENTARIA, Jakarta –Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengungkapkan bahwa pada Juli 2025 lalu, Banggar DPR bersama pemerintah...
Kebijakan Tarif AS Salahi Prinsip Multilateral, Banggar: Bubarkan WTO, IMF, dan Bank Dunia!
24-07-2025 / BADAN ANGGARAN
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengajak seluruh negara untuk kembali berpikir secara multilateral dalam...