Ketua Komisi II Yakin Presiden Prabowo Ambil Langkah Tegas Terkait Polemik 4 Pulau

17-06-2025 / KOMISI II
Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda. Foto: dok/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda meyakini Presiden Prabowo Subianto akan mengambil langkah tegas terkait polemik empat pulau Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).

 

"Sebagai Ketua Komisi II DPR RI, kami tentu menyambut positif dan mengapresiasi pernyataan Prof Sufmi Dasco Ahmad Wakil Ketua DPR RI yang telah berkomunikasi dengan Presiden Prabowo Subianto bahwa Pak Prabowo akan mengambil alih penyelesaian sengketa 4 pulau antara Aceh dan Sumatera Utara," ujar Rifqi kepada wartawan, Selasa (17/6/2025).

 

Dijelaskannya, sejatinya sengketa kepemilikan 4 Pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara tersebut bukan hanya soal administrasi, tetapi juga terkait kesejarahan dan sosiologi. Sehingga menurutnya harus berhati-hati dalam menetapkan kepemilikan 4 pulau tersebut. Pasalnya Ias menilai dapat berpotensi terhadap disintegrasi bangsa.

 

Diketahui, Polemik kepemilikan empat pulau tersebut terjadi setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan keputusan mengalihkan hak pengelolaan administratif empat pulau di pesisir barat Sumatera dari Pemerintah Provinsi Aceh ke Pemerintah Sumatera Utara (Sumut). Padahal selama ini secara administratif, keempat pulau tersebut masuk wilayah Kabupaten Aceh Singkil.

 

Adapun empat pulau yang menjadi objek sengketa tersebut di antaranya Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Panjang, dan Pulau Lipan. (ayu/aha)

BERITA TERKAIT
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...
Belajar dari Kasus di Pati, Jangan Ada Jarak Kepala Daerah dan Rakyatnya
14-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menilai kasus yang terjadi di Pati, Jawa Tengah antara kepala...