Pinjaman Himbara untuk Koperasi Merah Putih Mesti Transparan dan Jelas

29-05-2025 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI, Melchias Marcus Mekeng, saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi XI di Denpasar, Bali, Kamis (29/5/2025). Foto: Bianca/vel

PARLEMENTARIA, Denpasar - Anggota Komisi XI DPR RI, Melchias Marcus Mekeng, menyambut baik wacana permodalan Koperasi Desa Merah Putih melalui pinjaman Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Menurut Mekeng, perbankan dapat memberikan pinjaman selama terdapat "underlying transaksi" yang jelas.

 

"Selama pinjaman itu boleh saja perbankan kasih pinjaman ke Merah Putih, tentunya harus ada underlying transaksinya," ujar Melchias kepada Parlementaria di sela Kunjungan Kerja Reses Komisi XI di Denpasar, Bali, Kamis (29/5/2025).

 

Ia mencontohkan, jika Koperasi Desa Merah Putih berperan sebagai penyalur pupuk untuk memutus mata rantai distribusi, mereka dapat meminjam modal kerja dari bank. Dana tersebut kemudian digunakan untuk menjual pupuk kepada petani dengan harga terjangkau, dan hasil penjualan dapat dikembalikan ke bank.

 

"Selama ada underlying transaksinya, hemat saya perbankan bisa memberikan itu. Jadi tidak asal memberikan kredit tanpa ada underlying yang jelas," tegasnya.

 

Melchias menegaskan pentingnya ketentuan yang jelas terkait permodalan koperasi. Meskipun secara prinsip koperasi adalah dari anggota untuk anggota, bantuan permodalan dari perbankan dibutuhkan untuk menjalankan bisnis. Pinjaman ini dapat diberikan selama underlying transaksi dinilai layak dan berpotensi menghasilkan keuntungan oleh perbankan. 

 

Untuk mengantisipasi risiko kredit macet, Politisi Fraksi Partai Golkar ini menekankan bahwa perbankan dapat bekerja sama dengan lembaga penjaminan seperti Jamkrindo dan Askrindo. "Saya yakin perbankan punya tim atau punya sistem yang bisa menganalisa kelayakan dari sebuah usaha," tambah Mekeng.(bia)

BERITA TERKAIT
Ekonomi Global Tak Menentu, Muhidin Optimistis Indonesia Kuat
15-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang utamanya dipicu konflik di berbagai belahan dunia,...
BI Harus Gencar Sosialisasi Payment ID Demi Hindari Misinformasi Publik
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Peluncuran Payment ID sebagai identitas tunggal transaksi digital terus disorot. Meskipun batal diluncurkan pada 17 Agustus 2025...
Komisi XI Minta BI Lakukan Sosialisasi Masif Penggunaan ID Payment
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Batam-Komisi XI DPR RI menyoroti isu Payment ID yang belakangan menuai polemik di tengah masyarakat. Polemik tersebut terjadi lantaran...
PPATK Jangan Asal Blokir Rekening Masyarakat
13-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Pemblokiran puluhan juta rekening oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi dan Keuangan (PPATK) menimbulkan polemik. Diberitakan di berbagai...