Komisi XI Desak Pemerintah Segera Bangun Pelabuhan Internasional Tanjung Carat Sumsel

18-05-2025 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI, Bertu Merlas, saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Jumat (16/05/2025). Foto: Anju/vel

PARLEMENTARIA, Palembang - Anggota Komisi XI DPR RI, Bertu Merlas, menyoroti seriusnya hambatan infrastruktur pelabuhan di Sumatera Selatan yang dinilai menghambat kegiatan ekspor dan meningkatkan biaya logistik bagi para pelaku usaha. Namun, Ia menilai bahwa masalah utama terletak pada infrastruktur pelabuhan yang tidak memadai.

 

Hal itu karena Pelabuhan Boom Baru yang ada di Palembang, secara luas masih sangat sempit, dengan drag yang pendek, bahkan transportasi menuju pelabuhan tersebut hanya bisa dilakukan di malam hari.

 

“Sehingga, biaya maupun waktu yang diperlukan, bagi para eksportir untuk mengirim barangnya ke luar negeri, itu menjadi terhambat,” kata Bertu Merlas kepada Parlementaria usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Jumat (16/05/2025).

 

Sejalan dengan hal itu, Anggota Komisi XI DPR RI, Wahyu Sanjaya, menilai persoalan pelabuhan di Sumatera Selatan sebagai masalah klasik yang belum terselesaikan. Ia menegaskan perlunya relokasi pelabuhan ke kawasan Tanjung Carat untuk mendorong efisiensi ekspor dan pengembangan ekonomi daerah.

 

“Sudah masalah klasik di provinsi Sumatera Selatan. Karena, kita memang di provinsi Sumatera Selatan ini, tidak memiliki pelabuhan internasional yang proper, yang memadai. Idealnya, memang sudah harus dipindahkan ke Tanjung Carat. Sehingga, ada jadwal yang secara khusus memang jadwal ekspornya. Kalau sekarang dengan Pelabuhan Boom Baru itu, kalau butuh kontainer, kontainernya harus diambil dulu dari provinsi Lampung, dari provinsi Jakarta, itu akhirnya membutuhkan biaya yang lebih mahal lagi,” ungkap Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

 

Selain itu, Legislator Dapil Sumatera Selatan ini mengatakan bahwa sedimentasi di sungai sekitar Pelabuhan Boom Baru sudah tinggi dan tidak mendukung operasional kapal besar. Karena itu, ia mendesak pemerintah pusat untuk segera memberikan perhatian dan anggaran dalam pengembangan Pelabuhan Tanjung Carat sebagai pelabuhan internasional baru di wilayah tersebut.

 

“Kalau mengharapkan Pelabuhan Boom Baru, itu sudah lama sekali, sudah tidak baru lagi. Pelabuhan Boom Lama itu sebenarnya. Karena, sudah semenjak zaman kolonial barang itu berada di situ. Itu mungkin zaman kolonial dulu, memang sungainya mungkin lebih besar, sedimentasinya belum tinggi. Tetapi kalau sekarang, sudah tidak layak lagi, sudah harus pindah ke Pelabuhan tanjung carat," bebernya.

 

Dengan demikian, ia berharap melalui pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat adalah sebagai langkah strategis untuk menjadikan Sumatera Selatan sebagai salah satu pusat logistik dan ekspor di Sumatera. Sekaligus, meningkatkan daya saing produk lokal di pasar internasional.

 

“Kita berharap, ini Pemerintah juga mulai bisa memperhatikan dan memberikan bantuan, harapannya kedepannya kawasan Tanjung Carat itu bisa berkembang jadi pelabuhan internasional. Intinya, kalau pelabuhannya ada mudah-mudahan selesai semua. Kalau sekarang, pelabuhannya tidak ada," pungkasnya. (aas/rdn)

BERITA TERKAIT
Ekonomi Global Tak Menentu, Muhidin Optimistis Indonesia Kuat
15-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang utamanya dipicu konflik di berbagai belahan dunia,...
BI Harus Gencar Sosialisasi Payment ID Demi Hindari Misinformasi Publik
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Peluncuran Payment ID sebagai identitas tunggal transaksi digital terus disorot. Meskipun batal diluncurkan pada 17 Agustus 2025...
Komisi XI Minta BI Lakukan Sosialisasi Masif Penggunaan ID Payment
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Batam-Komisi XI DPR RI menyoroti isu Payment ID yang belakangan menuai polemik di tengah masyarakat. Polemik tersebut terjadi lantaran...
PPATK Jangan Asal Blokir Rekening Masyarakat
13-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Pemblokiran puluhan juta rekening oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi dan Keuangan (PPATK) menimbulkan polemik. Diberitakan di berbagai...