Tarik Minat ASN Pindah ke IKN, Bahtra Minta Badan OIKN Lebih Kreatif dan Inovatif

23-04-2025 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong usai rapat kerja (Raker) dan rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI dengan Kementerian PAN-RB, BKN dan OIKN di ruang rapat Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, (22/04/2025). Foto : Mu/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menyoroti strategi Badan Otorita Ibukota Nusantara (OIKN) untuk meyakinkan ASN (aparatur sipil negara) agar mau pindah ke IKN secara bertahap. Strategi tersebut diharapkan sejalan dengan desain pemindahan ASN ke IKN.
 

"Sebagian besar hanya berpikir soal insentif terus, supaya ASN ini atau PNS (Pegawai negeri sipil) ini bisa betah di IKN. (Tapi) bagi saya bukan soal itu. Sebanyak apapun apapun kita kasih duit, kalau tidak nyaman mereka tidak akan mau pindah," ujar Bahtra  dalam rapat kerja (Raker) dan rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI dengan Kementerian PAN-RB, BKN dan OIKN di ruang rapat Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, (22/04/2025).


Bahtra pun kemudian mendorong OIKN untuk lebih kreatif dan inovatif berstrategi guna menarik minat ASN agar mau pindah dan merasa nyaman beraktivitas serta tinggal di IKN. Dengan kata lain Politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini berharap ada terobosan yang baru dari OIKN untuk menarik minat para ASN datang dan pindah ke IKN. 

 

Misalnya, lanjutnya, dengan dibuat event Marathon, sehingga orang mau datang. Karena menurutnya cuaca di IKN sejuk. Selama ini, menurutnya, para pelari mengikuti event marathon di berbagai negara seperti di London Maraton, Japan Maraton itu semata juga untuk mencari suasana.

 

"Kenapa OIKN tidak berpikir semacam itu, sehingga PNS kita juga bisa betah tinggal di sana, karena sebanyak apapun kita kasih insentif, kalau mereka tidak merasa nyaman, tidak merasa betah, percuma juga. Jadi ini bukan soal tunjangan, buka soal insentif, berapa banyak mereka digaji untuk pindah ke IKN," ungkap Legislator asal Daerah pemilihan (Dapil) Sulawesi tenggara. (ayu/rdn)

BERITA TERKAIT
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...
Belajar dari Kasus di Pati, Jangan Ada Jarak Kepala Daerah dan Rakyatnya
14-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menilai kasus yang terjadi di Pati, Jawa Tengah antara kepala...