Dalam RUU Pemilihan Presiden (Pilpres) yang akan datang, diupayakan kelembagaan presiden menjadi lebih kuat lewat penerapan sistem presidensial yang konsisten. Presidential threshold tampaknya masih tetap dipertahankan pada angka perolehan kursi 20% suara di parlemen. Walau pun ada fraksi yang mengusulkan lebih rendah, yaitu 3,5% sesuai perolehan parliamentary threshold untuk mengusung kandidat presiden, UU Pilpres dipastikan akan segera bisa diselesaikan.

Demikian diungkapkan Anggota Komisi II DPR RI Azhar Romli (F-PG) saat ditemui Palermentaria di ruang kerjanya, Rabu (27/3). “Itu semua dalam rangka komitmen kita membangun kelembagaan presiden yang kuat dengan sistem presidensial.” Bila presiden terpilih nanti dari suatu partai yang suaranya tidak signifikan pada Pemilu, itu sangat rentan mengalami konflik politik. Besar kemungkinan presidennya juga akan sulit mengambil keputusan, karena selalu ditentang oleh partai-partai besar di parlemen. Di sinilah pentingnya angka yang tinggi untuk presidential threshold.

Azhar lalu mencontohkan, saat ini Presiden SBY saja masih kerap digoyang di parlemen, padahal partainya pemenang Pemilu dan telah membangun koalisi. Kita tidak bisa banyangkan kalau nanti juga muncul kandidat presiden dari perseorangan, non partisan. Efektifitas kerja lembaga kepresidenan dipastikan akan terus terganggu. “Makanya, MK nolak gugatan seorang presdien dari jalur perseorangan. Kalau tidak ada dukungan dari parlemen sangat susah bergerak,” kata Azhar.

Saat ini RUU Pilpres sendiri masih di bahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR. Sempat ingin dibawa ke Rapat Paripurna, namun ditunda. Masih dibutuhkan lobi antarfaksi untuk memuluskan jalannya pengesahan UU usulan inisiatif DPR ini. Setidaknya ada empat fraksi yang menunda, sehingga masih butuh waktu sedikit lagi untuk merampungkannya. (mh), foto : hindra/parle/hr.