Bahtra Banong Minta Pemda Tetap Bayar Gaji Honorer yang Lulus CASN

19-03-2025 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong. Foto : Dok/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong meminta kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah (pemda) untuk tetap membayar gaji honorer yang lulus CPNS dan CPPPK tahun 2024 dan 2025 hingga terhitung mulai tanggal (TMT) pengangkatan mereka sebagai PNS dan PPPK.

 

"Kami meminta pemda serta kementerian dan lembaga agar tidak menghilangkan hak-hak honorer yang telah lulus CPNS maupun PPPK," ujar Bahtra dalam rapat Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (17/3/2025).

 

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menekankan bahwa gaji tersebut sangat membantu honorer yang telah lulus CPNS dan PPPK dalam mengurus proses pengangkatan mereka, terutama menjelang Hari Raya Idulfitri.

 

"Terutama bagi honorer yang lulus CPPPK. Mereka paling lambat akan diangkat pada Oktober 2025, sehingga gaji tersebut sangat dibutuhkan dalam masa menunggu dan mengurus pengangkatan hingga waktu tersebut," tambahnya.

 

Pernyataan ini disampaikan Bahtra menanggapi keputusan pemerintah yang mempercepat proses pengangkatan CPNS paling lambat Juni 2025 dan CPPPK paling lambat Oktober 2025. (ayu/aha)

BERITA TERKAIT
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...
Belajar dari Kasus di Pati, Jangan Ada Jarak Kepala Daerah dan Rakyatnya
14-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menilai kasus yang terjadi di Pati, Jawa Tengah antara kepala...