Imron Amin Soroti Permasalahan Turunnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Perasuransian

17-03-2025 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Imron Amin, saat mengikuti rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi XI dengan Dewan Asuransi Indonesia (DAI), Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), dan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (17/03/2025). Foto: Azka/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Imron Amin menyoroti kompleksitas permasalahan perasuransian di Indonesia yang mencakup berbagai aspek, terutama terkait kepercayaan publik. Dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi XI dengan Dewan Asuransi Indonesia (DAI), Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), dan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), ia menekankan bahwa beberapa kasus gagal bayar asuransi telah menjadi sorotan utama.

 

"Pertama, memang permasalahan perasuransian di Indonesia cukup kompleks dan mencakup berbagai aspek. Terkait kepercayaan publik, karena memang itu jadi sorotan kita, bisa dilihat ada beberapa asuransi seperti Bakrie Life itu gagal bayar sampai 500 miliar lebih, Bumi Asih Jaya 85,6 miliar dari 10.584 pemegang polis, Kresna Life sampai 15 triliun. Tentunya itu kan bisa mengurangi kepercayaan publik terkait perasuransian," ujarnya dalam rapat yang digelar di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (17/03/2025).

 

Menurut Imron Amin, permasalahan ini menjadi pekerjaan rumah bersama, terutama dalam meningkatkan literasi keuangan dan transformasi digital di sektor perasuransian. Ia juga menyoroti kurangnya literasi di media sosial yang berdampak pada pemahaman masyarakat mengenai asuransi.

 

"Nah itu tentunya jadi PR kita bersama dan masih kurang literasi, terutama ini terhadap transformasi digital dan kurangnya literasi juga di sosial media," lanjut Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

 

Lebih lanjut, Imron Amin membahas permasalahan literasi keuangan di lingkungan kampus. Ia mengungkapkan bahwa mayoritas mahasiswa masih bergantung pada orang tua dalam aspek keuangan, sehingga sasaran edukasi perlu diperluas ke kelompok yang lebih potensial.

 

"Kalau di permasalahan di kampus-kampus, kita bisa lihat bahwasanya, ya mohon maaf, mahasiswa atau mahasiswi masih bergantung pada orang tua. Memang tidak semua bergantung, tapi rata-rata masih bergantung pada orang tua. Artinya, kenapa enggak kita ubah sasarannya terlebih dahulu?" tambahnya.

 

Sebagai solusi, Imron Amin mengusulkan agar edukasi dan literasi keuangan lebih difokuskan kepada pelaku usaha, mulai dari UMKM hingga sektor usaha menengah ke atas, guna meningkatkan pemahaman serta partisipasi mereka dalam sektor perasuransian.

 

"Terutama pada pelaku-pelaku usaha, baik UMKM sampai pelaku usaha menengah ke atas," pungkasnya. (gal/rdn)

BERITA TERKAIT
Ekonomi Global Tak Menentu, Muhidin Optimistis Indonesia Kuat
15-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang utamanya dipicu konflik di berbagai belahan dunia,...
BI Harus Gencar Sosialisasi Payment ID Demi Hindari Misinformasi Publik
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Peluncuran Payment ID sebagai identitas tunggal transaksi digital terus disorot. Meskipun batal diluncurkan pada 17 Agustus 2025...
Komisi XI Minta BI Lakukan Sosialisasi Masif Penggunaan ID Payment
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Batam-Komisi XI DPR RI menyoroti isu Payment ID yang belakangan menuai polemik di tengah masyarakat. Polemik tersebut terjadi lantaran...
PPATK Jangan Asal Blokir Rekening Masyarakat
13-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Pemblokiran puluhan juta rekening oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi dan Keuangan (PPATK) menimbulkan polemik. Diberitakan di berbagai...