Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo mengatakan, meningkatnya politik dinasti di beberapa daerah, maka salah satu pembahasan dalam RUU Pilkada yaitu mengenai perlu adanya pembatasan hubungan kekerabatan (keluarga) dalam lingkaran kekuasaan atau politik dinasti

“Namun hal itu masih terjadi tarik ulur antara yang setuju dengan yang tidak,” jelasGanjar Pranowo di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/03).

Ia menambahkan, bahwa yang menjadi sorotan utama pada Pilkada bukanlah soal dinasti atau tidak dinasti, namun lebih pada kompetensi calon kepala daerah yang bersangkutan. “Untuk itu Indonesia, perlu adanya pendidikan dalam hal politik,”ujar Politisi dari PDIP ini.

Menurutnya, yang perlu dipertimbangkan ketika kemudian dinastinya itu pada kandidat yang tidak berkompeten. Publik pasti akan melihat bahwa itu keliru. Tetapi disaat dinasti itu berada pada orang yang berkompeten dan tidak boleh, maka publik akan menyesal.(nt)foto:wy/parle