Anggota Komisi XI DPR RI, Fathi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DJPB dan Dirut Taspen, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025). Foto : farhan/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI, Fathi, mempertanyakan rencana transformasi proses pembayaran manfaat pensiun dari Taspen dan Asabri ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB). Ia menyoroti potensi perubahan ini terhadap kualitas pelayanan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sebagai informasi, DJPB sedang melakukan proses transformasi pembayaran pensiun. Dimana nantinya pembayaran pensiun yang sebelumnya dilakukan melalui Taspen maupun Asabri, akan langsung dibayarkan oleh DJPB melalui bank penyalur. Sedangkan Taspen dan Asabri nantinya akan menjalankan fungsi pengelolaan data.

"Apakah maksudnya kedepannya ini fungsi daripada Taspen dan Asabri ini akan diambil alih oleh DJPB atau seperti apa? Mengingat setahu saya Taspen ini kan sudah cukup lama, jadi dia berpengalaman dan dipercaya oleh ASN untuk memberikan pelayanan kan gitu," kata Fathi, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DJPB dan Dirut Taspen, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Ia juga menyoroti kekhawatiran terkait kualitas pelayanan yang mungkin menurun akibat pengalihan ini. Fathi menekankan pentingnya memastikan bahwa perubahan ini akan memberikan manfaat yang lebih baik bagi ASN.

"Apakah dengan adanya pengalihan ini kalau memang jadi akan menjadikan ASN mendapatkan pelayanan yang lebih baik itu? Mengingat ekosistem pelayanan ini kan selama puluhan tahun sudah dijalankan oleh Taspen dan Asabri," tuturnya.

Selain itu, Fathi juga menyoroti program-program persiapan pensiun, kewirausahaan, dan peningkatan kapasitas yang selama ini ditawarkan oleh Taspen. Ia mempertanyakan apakah DJPB memiliki kemampuan untuk menyediakan layanan serupa.

"Kemudian setahu saya juga Taspen khususnya mereka tidak hanya menjadi juru bayar, tapi dari yang saya ketahui ada juga program-program persiapan pensiun gitu, program kewirausahaan, dan peningkatan kapasitas kemampuan PNS setelah nanti pensiun. Apakah DJPB kira-kira punya kewenangan ataupun punya kemampuan melakukan pelayanan itu gitu, mengingat selama ini kan tugasnya administrasi keuangan kan gitu," jelasnya.

Terhadap Taspen, Fathi juga mengingatkan Taspen untuk terus berbenah diri dan meningkatkan kualitas pelayanan. Ia menyoroti adanya beberapa masalah yang menjadi preseden buruk bagi Taspen, meskipun secara umum kinerja mereka cukup baik.

"Jadi menurut saya baiknya dilakukan optimalisasi terkait dengan Taspen ini, sehingga yang paling utama adalah penerima manfaat ini. Jangan sampai apa-apa yang diputuskan ini pada akhirnya menyusahkan penerima manfaat," pungkasnya.

Dalam RDP tersebut, Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti mengatakan transformasi pembayaran manfaat pensiun dari Taspen dan Asabri ke DJPB diharapkan membuat pembayaran pensiun menjadi lebih efektif, efisien dan produktif. Mengingat selama ini banyak fungsi DJPB dan Taspen maupun Asabri yang kurang lebih sama.

"Kedepan ini kami berencana untuk melakukan pembayaran tetap melalui mitra tapi yang melakukan pembayaran instead of dari Taspen, nah ini yang melakukan dari kami di Direktur Jenderal Perbendaharaan," jelasnya. (bia/aha)