Dukung Program Makan Bergizi Gratis, Produk UMKM Lokal Harus Masuk ke E-Catalog LKPP

19-11-2024 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Julie Sutrisno Laiskodat saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI dengan LKPP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2024). Foto: Farhan/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Julie Sutrisno Laiskodat mendorong Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk memberdayakan UMKM lokal demi mendukung program nasional makan bergizi gratis.

 

“Saya berharap, saya titip NTT dan teman-teman, itu pangan lokalnya, produknya dapat masuk ke dalam e-katalog dan menjadi salah satu produk yang bisa digunakan untuk makan bergizi gratis,” ujar Julie saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI dengan LKPP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2024).

 

Legislator Dapil Nusa Tenggara Timur (NTT) itu mengungkapkan, dukungan terhadap UMKM lokal dapat menjadi rujukan LKPP dalam mengajukan tambahan anggaran. “Saya dan teman-teman Fraksi Partai NasDem lain, jika memang LKPP minta tambahan anggaran, tapi benefit untuk UMKM-nya apa? Jadi kami Fraksi NasDem bersedia dan saya rasa teman-teman lainnya bersedia untuk UMKM di dapil masing-masing yang mempunyai produk andalan tetapi standarisasinya belum dapet. Nah itu minta supaya LKPP bisa fasilitasi UMKM-nya, standardisasi, dan untuk masuk ke e-katalognya,” ungkap Julie.

 

Dalam rapat tersebut, Politisi Fraksi Partai NasDem,  menceritakan pengalamannya sebagai Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi NTT yang memberdayakan potensi UMKM lokal untuk menopang program pemberantasan stunting dan gizi buruk. Produk yang dihasilkan UMKM lokal berupa olahan daun kelor untuk mengatasi stunting dan gizi buruk berkualitas skala internasional.

 

“Menurut data, kelor NTT adalah yang terbaik di dunia. Serbuk daun kelor itu gizinya bisa 17 kali lipat dari susu. Jadi bisa memberantas dan mencegah stunting, gizi buruk dengan baik,” jelas Julie.

 

Untuk itu, Julie melalui Dekranasda Provinsi NTT mengoptimalkan pendampingan agar potensi UMKM lokal dapat memenuhi standarisasi dan masuk dalam e-katalog. “Gencar untuk bisa mendapatkan belanja negara, belanja daerah diutamakan itu dulu dong supaya perekonomiannya pun muter, tetap uangnya dari pusat tapi putaran ekonominya di NTT,” ujar Julie.

 

Untuk itu, kata Julie, peluang UMKM yang dibina Dekranasda NTT dapat mengatasi stunting dan gizi buruk, sekaligus memberdayakan potensi UMKM lokal demi mendongkrak perekonomian. “Dan kami waktu itu perjuangkan agar salah satu asupan untuk memberantas dan mencegah gizi buruk adalah kelor,” pungkasnya. (we/rdn)

BERITA TERKAIT
Ekonomi Global Tak Menentu, Muhidin Optimistis Indonesia Kuat
15-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang utamanya dipicu konflik di berbagai belahan dunia,...
BI Harus Gencar Sosialisasi Payment ID Demi Hindari Misinformasi Publik
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Peluncuran Payment ID sebagai identitas tunggal transaksi digital terus disorot. Meskipun batal diluncurkan pada 17 Agustus 2025...
Komisi XI Minta BI Lakukan Sosialisasi Masif Penggunaan ID Payment
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Batam-Komisi XI DPR RI menyoroti isu Payment ID yang belakangan menuai polemik di tengah masyarakat. Polemik tersebut terjadi lantaran...
PPATK Jangan Asal Blokir Rekening Masyarakat
13-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Pemblokiran puluhan juta rekening oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi dan Keuangan (PPATK) menimbulkan polemik. Diberitakan di berbagai...