Apresiasi Digitalisasi Pertanahan, Teddy Ingatkan Kementerian ATR/BPN Optimalkan Keamanan Data

09-09-2024 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Teddy Setiadi dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi II dengan Menteri ATR/BPN di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2024). Foto : Eno/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Teddy Setiadi mengapresiasi digitalisasi data pertanahan yang dilakukan Kementerian ATR/BPN. Menurutnya, langkah digitalisasi tersebut merupakan keniscayaan di tengah era digital saat ini.

 

"Bahwa kita juga ingin agar seluruh daerah di Indonesia bisa terdata dengan baik bidang tanahnya bahkan ter-sertifikatkan, dan karena eranya sudah era digital maka digitalisasi ini menjadi penting," kata Teddy dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi II dengan Menteri ATR/BPN di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2024).

 

Dalam upaya digitalisasi tersebut, Teddy menyebut dukungan anggaran merupakan hal yang penting. Terutama dalam hal upaya pengamanan data yang ada. Ia mengingatkan jangan sampai data pertanahan bobol seperti yang terjadi pada Pusat Data Nasional beberapa waktu belakangan.

 

"Jadi jangan sampai juga yang kemarin-kemarin kita dengar misalnya dengan bobolnya Pusat Data Nasional juga terulang misalnya di BPN. Naudzubillah, mudah-mudahan ini tidak terjadi. Karenanya penting juga anggaran untuk penguatan server kita supaya tidak mudah dibobol juga oleh orang," tegasnya.

 

Selain menyoroti soal digitalisasi data pertanahan, Teddy juga mengingatkan ATR/BPN untuk terus berupaya menyelesaikan permasalahan sengketa lahan yang masih terjadi di berbagai daerah. Penyelesaian berbagai permasalahan pertanahan tersebut penting untuk menghadirkan kepastian hukum di masyarakat.

 

"Kita sudah punya jejak-jejak kemarin misalnya berkaitan dengan HGU di atas HPL dan lain sebagainya. Model pola-pola seperti itu memberikan kepastian kepada masyarakat, walaupun juga masyarakat mengharapkan yang lebih," jelas Politisi Fraksi PKS ini.  (bia/rdn)

BERITA TERKAIT
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...
Belajar dari Kasus di Pati, Jangan Ada Jarak Kepala Daerah dan Rakyatnya
14-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menilai kasus yang terjadi di Pati, Jawa Tengah antara kepala...