RAPBN 2025 Harus Mampu Optimalkan Sumber Pendapatan Lain di Luar Pajak dan Konsumsi

21-08-2024 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad sesaat sebelum memasuki Ruang Sidang Tahunan di Gedung Nusantara. Foto: Mentari/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad menyebut pihaknya akan membedah lebih dalam mengenai sumber-sumber pendapatan negara lain yang masih bisa dilakukan optimalisasi. Sebab, menurutnya, pendapatan negara di 2025 masih didominasi dari sumber konvensional, seperti pajak dan konsumsi dalam negeri.

 

Sedangkan, pendapatan dari sektor lainnya seperti ekspor dan investasi dinilai belum mampu mendongkrak penerimaan APBN di tahun depan.

 

“Itu yang kita mau bedah di APBN ini, (khususnya) berapa target investasi asing di 2025. Karena tadi belum disampaikan (di dalam rapat), mungkin di nota lampiran, nota-notanya ada. Kemudian produk kita yang bisa ekspor (untuk menjadi sumber pendapatan negara) selain nikel, selain mineral, produk pertanian,” ujar Kamrussamad kepada Parlementaria di selasa Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Jumat (16/8/2024)

 

Lebih lanjut ia menilai perlu ada percepatan hilirisasi di perikanan juga guna mendorong pemasukan negara. “Sehingga, produk ekspor kita bisa naik,” jelas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

 

Adapun langkah lain, menurutnya, yakni pemerintah perlu mengoptimalkan aset-aset negara yang sudah ada melalui LMAN dan Special Vehicle Mission (SMV) Kemenkeu seperti yang disampaikan oleh presiden RI Joko Widodo.

 

“Misalnya, sovereign fund, wealth sovereign fund, dan seterusnya pusat investasi pemerintah yang sudah dibentuk. Sehingga bisa mengoptimalisasi aset dan potensi negara yang dimiliki,” tutupnya. (hal/rdn)

BERITA TERKAIT
Ekonomi Global Tak Menentu, Muhidin Optimistis Indonesia Kuat
15-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang utamanya dipicu konflik di berbagai belahan dunia,...
BI Harus Gencar Sosialisasi Payment ID Demi Hindari Misinformasi Publik
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Peluncuran Payment ID sebagai identitas tunggal transaksi digital terus disorot. Meskipun batal diluncurkan pada 17 Agustus 2025...
Komisi XI Minta BI Lakukan Sosialisasi Masif Penggunaan ID Payment
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Batam-Komisi XI DPR RI menyoroti isu Payment ID yang belakangan menuai polemik di tengah masyarakat. Polemik tersebut terjadi lantaran...
PPATK Jangan Asal Blokir Rekening Masyarakat
13-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Pemblokiran puluhan juta rekening oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi dan Keuangan (PPATK) menimbulkan polemik. Diberitakan di berbagai...