Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang saat menyerahkan bantuan sosial di sela-sela Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI ke Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Selasa (26/3/2024). Foto: Nadhen/nr

PARLEMENTARIA, Bogor - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meminta Kementerian Sosial (Kemensos) membuat program untuk meningkatkan kemampuan para penyandang disabilitas. Salah satunya, ia bilang, program yang bisa meningkatkan kepercayaan diri setiap difabel. 

"Pemerintah sudah mengalokasikan anggaran untuk menangani disabilitas, bukannya tidak ada. Tetapi, penanganannya itu harus ada dari sisi yang lain. Umpamanya mendorong membangun perkumpulan ini untuk memiliki kepercayaan diri," katanya ke Parlementaria usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Selasa (26/3/2024).

Disabilitas kata Marwan bukan halangan untuk berprestasi. Sebagai contoh, seorang tunanetra di daerah pemilihannya punya kemampuan yang hebat di bidang seni budaya. Ia pun kini ujarnya sering diundang ke berbagai acara. Maka itu menurutnya, menjadi penting dorongan dari pemerintah untuk menggali potensi mereka.

Serupa, Anggota Komisi VIII DPR RI, John Kenedy Azis meminta pemerintah memberikan perhatian lebih ke para penyandang disabilitas. Ia pun menyatakan, berbagai keluhan dari perwakilan disabilitas yang disampaikan dalam kunspek ini akan diperjuangkan.

"Insyaallah nanti di dalam satu kesempatan kita rapat dengar pendapar dengan Kemensos apa keluhan-keluhan mereka itu, di mana mereka meminta fasilitas untuk bekerja, fasilitas untuk pelatihan, fasilitas untuk bisa berfungsi sebagai manusia normal itu yang mereka inginkan," ucapnya di kesempatan yang sama.

John memandang, sejauh ini Kemensos sendiri bukannya tanpa usaha untuk memperhatikan penyandang disabilitas. Balai Latihan Kerja (BLK) katanya menjadi salah satu bukti kerja Kementerian tersebut untuk memberikan atau meningkatkan kemampuan mereka.

Namun, ia menyayangkan jumlah dari BLK ini masih belum masif. Oleh sebab itu, Politisi Partai Golkar tersebut mendorong supaya fasilitas seperti ini ditambah. "Mungkin jumlah BLK memang masih jauh dari yang diharapkan sehingga tentu diminta ke Kemensos supaya fasilitas-fasilitas itu ditambah," pungkasnya. (ndn/aha)