Perkuat Koordinasi, Pemerintah Perlu Serius Memitigasi Bencana di Cirebon

15-03-2024 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Muhammad Hidayat Nur Wahid saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI di Kabupaten Cirebon, pada Kamis (14/3/2024). Foto: Bianca/nr

PARLEMENTARIA, Cirebon - Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Penanggulangan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak bencana banjir di Kabupaten Cirebon. Selain kepada masyarakat, Komisi VIII beserta mitra juga memberikan bantuan penanganan mitigasi bencana di Kabupaten Cirebon, pada Kamis (14/3/2024).

 

Sebelumnya, bencana banjir menerjang Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Rabu (6/3/2024). Meluapnya air sungai Ciberes dan Cisanggarung tersebut disebabkan hujan dengan intensitas tinggi dan naiknya air laut di Kabupaten Cirebon. Akibatnya, sebanyak 9 kecamatan terdampak banjir tersebut.

 

Anggota Komisi VIII DPR RI Muhammad Hidayat Nur Wahid mengatakan bencana banjir di Kabupaten Cirebon yang terus berulang memerlukan keseriusan pemerintah dalam memitigasi bencana tersebut. Ia menyebut, pemerintah perlu menjalankan solusi yang mendasar dalam memitigasi bencana dengan memperkuat koordinasi dan kolaborasi antarpemangku kepentingan.

 

"Nah kalau ini (pemerintah kabupaten/provinsi/pusat) bisa dilakukan satu kolaborasi, maka beragam hal yang tadi disebutkan, apakah bendungan, apakah embung termasuk lumbung sosial itu akan bisa diwujudkan," ujarnya kepada Parlementaria, usai Kunjungan Kerja Komisi VIII ke Cirebon, Kamis (14/3/2024).

 

“Sangat penting kalau ada roadmap bagaimana mengatasi masalah sosial, termasuk bencana alam yang rutin terjadi di Cirebon”

 

Politisi Fraksi PKS ini menambahkan, ketika terjadi bencana, selain bantuan sosial harus langsung diberikan kepada masyarakat terdampak, pemerintah perlu memiliki roadmap yang jelas dalam menangani permasalahan akibat bencana. "Terutama sekali, tadi juga disampaikan sangat penting kalau ada roadmap gitu ya, bagaimana mengatasi masalah sosial, termasuk bencana alam yang rutin terjadi di Cirebon," jelasnya.

 

Lebih lanjut, Hidayat Nur Wahid berharap bantuan yang telah disalurkan dapat bermanfaat bagi masyarakat terdampak serta menumbuhkan semangat dan motivasi untuk bangkit. "Untuk kemudian bisa menghadirkan semangat untuk menjadi solusi, untuk bangkit, untuk kemudian bisa mengatasi permasalahan yang ada," harap Legislator Dapil DKI Jakarta II ini.

 

Adapun bantuan yang diserahkan Komisi VIII dan mitra adalah bantuan PSKBA senilai Rp1.736.248.000, bantuan PKH (102.948) KPM Tahap 1  Rp48.090.634.324, Bantuan BBPPKS Bandung Rp95.689.500, Bantuan Seragam SD-SMA Sentra Phalamartha Rp14.100.000, DSP Operasional Rp250.000.000, Bantuan logpal dari BNPB yang sudah diterima dan dicek bersama BPBD Kab. Cirebon dengan total nilai Rp1.484.034.050, serta bantuan tahap ke-2 yakni perahu karet dan sembako 100 paket. (bia/rdn)

BERITA TERKAIT
Revisi UU Haji Diharapkan Tingkatkan Kualitas Pelayanan Jemaah
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah...
Maman Imanulhaq Dorong Kemenag Perkuat PAUD Qu’ran
14-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq mendorong Kementerian Agama (Kemenag) untuk memperkuat posisi Pendidikan Anak Usia...
Legislator Komisi VIII Dorong Peningkatan Profesionalisme Penyelenggaraan Haji
30-07-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Surabaya - Anggota Komisi VIII DPR RI Inna Amania menekankan pentingnya efektivitas dan profesionalisme dalam penyelenggaraan ibadah haji. Hal...
Selly Andriany Ingatkan Pentingnya Harmoni Sosial Pasca Perusakan Rumah Doa di Sumbar
30-07-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Menanggapi insiden perusakan rumah doa umat Kristiani di Sumatera Barat, Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany...