DPR Soroti Kesiapan Aplikasi Pemilu, SILON dan SILOG

08-02-2024 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Haeny Relawati saat mengikuti pertemuan kunjungan kerja reses di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (7/2/2024). Foto: Balggys/nr

 

PARLEMENTARIA, Surabaya - Anggota Komisi II DPR RI Haeny Relawati memberikan perhatian khusus terhadap aspek aplikasi yang digunakan oleh KPU, termasuk Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dan Sistem Informasi Logistik (SILOG). Dalam rangka mengevaluasi kesiapan penyelenggaraan Pemilu 2024. 

 

Haeny mengungkapkan keprihatinannya terkait dampak banjir di Jawa Tengah yang signifikan dan berpotensi memengaruhi logistik pemilu di Jawa Timur. "Banjir di Jawa Tengah kemarin dapat berpengaruh terhadap logistik pemilu di Jawa Timur," ujarnya Haeny saat diwawancarai Parlementaria di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (7/2/2024).

 

Ia menyoroti pentingnya aplikasi SILON dalam proses pemilu. "KPU telah memiliki delapan aplikasi, termasuk SILON, yang memiliki peran penting dalam tahapan pemilihan. Namun, saat saya mengakses websitenya KPU hari ini, terutama untuk aplikasi SILOG, belum ada keterangan," tambah Haeny.

 

Haeny menekankan perlunya monitoring dan evaluasi terhadap logistik pemilu di Jawa Timur. "Saya meminta agar segera dilakukan monitoring dan evaluasi terkait logistik Pemilu ini, terutama terkait aplikasi SILOG," ungkapnya.

 

Dalam konteks ini, Haeny Relawati berharap agar evaluasi dapat dilakukan secara menyeluruh dan segera untuk memastikan kelancaran persiapan pemilu. Dengan logistik pemilu yang sudah masuk ke kotak-kotak suara dan distribusinya hingga ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) per 31 Januari, langkah evaluatif ini diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan pemilu di Jawa Timur.

 

"Evaluasi ini diharapkan dapat memastikan bahwa teknologi yang digunakan oleh KPU, seperti SILON dan SILOG, siap digunakan secara optimal dalam menghadapi dinamika logistik Pemilu," tutupnya. (gys/aha)

BERITA TERKAIT
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...
Belajar dari Kasus di Pati, Jangan Ada Jarak Kepala Daerah dan Rakyatnya
14-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menilai kasus yang terjadi di Pati, Jawa Tengah antara kepala...