Komisi II DPR Rapat Konsultasi Dengan DKPP Dan Mendagri

04-12-2012 / KOMISI II

Komisi II DPR mengadakan rapat konsultasi dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, (4/12)

Rapat Konsultasi ini yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar ini diadakan untuk mensinergikan pelakasanaan Pemilu 2014 dan jalan rapat diselenggarakan secara tertutup.

"Rapat konsultasi ini adalah yang kedua. Yang pertama dilakukan bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)," kata Politisi Partai Golkar ini.

Ia menambahkan,  pada rapat konsultasi pertama sebenarnya juga diagendakan mengundang DKPP. Namun, karena persidangan terkait konflik KPU-Bawaslu belum selesai, akhirnya rapat konsultasi dengan DKPP dijadwalkan ulang.

“Rapat konsultasi itu tidak bertujuan untuk meninjau ulang putusan DKPP terkait konflik KPU-Bawaslu. Tujuan rapat konsultasi itu hanyalah menyinergikan penyelenggaraan Pemilu 2014,”tegas pria berkacamata ini dihadapan para pemburu berita.

lebih lanjut ia menjelaskan, pertemuan ini untuk meminta penjelasan dan keterangan tentang 'existing' DKPP hari ini dan ke depan, agar lembaga itu melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

“Pertemuan itu diadakan untuk tukar pandangan agar Pemilu 2014 bisa dilaksanakan dalam situasi yang kondusif, tidak gaduh, dan semua pihak bisa bersinergi,”katanya.

Komisi II, KPU, Bawaslu, dan DKPP, ungkap Agun, berharap penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, dan adil, serta harus ada bersinergi sesuai dengan koridornya masing-masing.

mengenai putusan DKPP terkait konflik KPU-Bawaslu, menurut Agun masih ‘on the track’ dan harus dihormati. Putusan itu bertujuan untuk menegakkan etika penyelenggara pemilu. "Namun, DKPP tetap perlu diingatkan supaya tidak kebablasan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya," katanya.(nt)foto:wy/parle

BERITA TERKAIT
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...
Belajar dari Kasus di Pati, Jangan Ada Jarak Kepala Daerah dan Rakyatnya
14-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menilai kasus yang terjadi di Pati, Jawa Tengah antara kepala...