Anis Byarwati: Pemerintah Harus Gerak Cepat Atasi Inflasi Harga Beras!

24-10-2023 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati. Foto : Wilga/Man

 

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati meminta pemerintah untuk segera melakukan langkah-langkah antisipatif untuk menstabilkan harga beras. Pemerintah pun disarankan untuk lebih sering melakukan operasi pasar guna mengintervensi harga beras kembali normal.

 

“Jadi, saya mendorong pemerintah untuk lebih cepat bergerak, sementara harga beras ini yang menjadi kebutuhan pokok bangsa Indonesia ini masih terus naik. Pemerintah harus cepat melakukan langkah-langkah antisipatif. Jadi sebetulnya banyak yang bisa dilakukan operasi pasar, misalnya. Dan pemerintah mengambil intervensi untuk bisa menstabilkan harga-harga beras,” kata Anis pada Parlementaria di Jakarta Timur, Selasa (24/10/2023).

 

Politisi Fraksi PKS ini pun menyampaikan keprihatinannya atas kejadian ini. Ia menyebut Indonesia yang dikatakan sebagai negara gemah ripah loh jinawi, lumbung padi, lumbung beras, ternyata mengalami kesulitan beras.

 

“Memang ada pengaruh-pengaruh cuaca, pengaruh-pengaruh lain yang membuat produksi beras itu menjadi menurun. Kemudian juga kondisi luar negeri yang tidak menentu yang membuat impor beras itu juga tidak bisa sesuai dengan yang diharapkan. Akibatnya adalah terjadi kelangkaan beras tidak mudah didapatkan dan kalaupun ada itu harganya tinggi,” kata Wakil Ketu Badan Akuntabilitas Keuangan (BAKN) DPR RI ini.

 

Lebih lanjut, Anis juga meminta pemerintah melakukan kerja sama lintas kementerian untuk segera melakukan langkah efektif dan tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan provokatif yang bisa memancing kegaduhan di tengah masyarakat.

 

“Beras ini adalah makanan pokok bagi bangsa Indonesia. Ya kita tidak bisa mengganti dengan serta merta begitu. ’Ayo sekarang makan singkong dan sebagainya’, sampai saat ini beras jadi makanan pokok, karena itu memang tugas pemerintah untuk bisa mengatasi inflasi beras ini,” pungkasnya. (we/rdn)

BERITA TERKAIT
Lonjakan Kenaikan PBB-P2 Dampak Pemangkasan DAU dan Tuntutan Kemandirian Fiskal
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak menyoroti lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)...
Pidato Ambisius Presiden Harus Menjadi Nyata, Realistis, Terukur, dan Berpihak kepada Rakyat Kecil
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri mengatakan, pihaknya mendukung penuh target ekonomi Presiden Prabowo 2026...
Ekonomi Global Tak Menentu, Muhidin Optimistis Indonesia Kuat
15-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang utamanya dipicu konflik di berbagai belahan dunia,...
BI Harus Gencar Sosialisasi Payment ID Demi Hindari Misinformasi Publik
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Peluncuran Payment ID sebagai identitas tunggal transaksi digital terus disorot. Meskipun batal diluncurkan pada 17 Agustus 2025...