Belajar dari Solo, Komisi X Tekankan Pembangunan Pariwisata Harus dari Hulu ke Hilir

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi X ke Kota Solo, Jawa Tengah. Foto: Ridwan/nr
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menekankan bahwa Kota Solo dapat dijadikan pembelajaran bahwa pembangunan pariwisata harus dirancang mulai dari hulu ke hilir. Hal itu disampaikan Fikri Faqih saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi X ke Kota Solo, Jawa Tengah. Kunjungan reses ini dalam rangka menggali aspirasi dari Pemerintah serta masyarakat Surakarta, sekaligus melakukan pengawasan terhadap implementasi berbagai kebijakan Pemerintah Daerah.
Salah satu pembangunan pariwisata di Kota Solo yang dapat dijadikan ‘benchmark’ tersebut adalah pariwisata berbasis UMKM Batik. “Solo, Pekalongan, itu kan terkenal dengan batiknya. Di Solo itu orang kalau datang ke sini, seperti halnya di negara lain, Maroko misalnya, itu kan orang datang untuk berbelanja, dibawa ke tempat melihat proses menguliti hingga menjadi produk berbahan kulit yang sudah jadi,” ujar Fikri Faqih kepada Parlementaria, di Solo, Jawa Tengah, Rabu (4/10/2023).
Sehingga, lanjutnya, orang yang berbelanja di lokasi wisata tersebut juga mendapatkan edukasi yang diatur oleh regulasi dan difasilitasi oleh Pemerintah. Sehingga, di sektor hilir ini, akan berkaitan dengan travel agency yang mengarahkan, misalnya, ke lokasi tempat pengolahan kulit tersebut. “Namun, harus juga diatur agar produksi tidak terganggu karena ada kunjungan wisatawan dan sebagainya,” jelas Politisi Fraksi PKS ini.
Di sisi lain, ia menjelaskan, di Tahun Sidang 2023-204 ini, Komisi X tengah menyusun Revisi UU Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Revisi dilakukan karena perkembangan pariwisata menuntut beberapa penyesuaian, utamanya karena terjadinya perubahan paradigma dari mass tourism ke quality tourism, dan sustainable tourism. Selain itu, pandemi Covid-19 juga telah memberikan banyak pelajaran agar sektor pariwisata bertahan di tengah krisis.
“Terkait revisi UU Pariwisata ini, kami tengah melakukan kajian dan mendapatkan poin-poin perubahannya. Kami mengharapkan, para pemangku kepentingan pariwisata yang hadir hari ini, memberikan masukan dan pandangan, mengingat Surakarta juga dikenal sebagai daerah pariwisata,” tutupnya. (rdn)