Komisi XI DPR menduga adanya mafia hukum yang ikut mempailitkan PT. Telkomsel. Karena itu, Komisi Keuangan meminta Komisi III DPR untuk segera menyelidiki dugaan adanya mafia hukum dalam kasus Telkomsel tersebut.

Menurut Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Aziz, Komisi XI DPR akan meminta bantuan Komisi III untuk menyelidiki adanya mafia hukum dalam kasus tersebut. Selain itu, meminta Komisi I untuk menunda proses lelang kanal 3G hingga kasasi Mahkamah Agung selesai. "Itu hasil kesimpulan rapatnya tadi," kata Harry seusai RDP dengan jajaran Direksi Telkomsel, di Gedung Nusantara I, Senin, (8/10).

Hal senada disampaikan oleh Anggota DPR Komisi XI Edwin Kawilarang, dia menduga adanya mafia hukum yang ikut mempailitkan PT Telkomsel. Sehingga DPR meminta Komisi III untuk menyelidiki dugaan adanya kasus tersebut. "Ini sebuah mafia yang harus diteliti. Itu harus diperjuangkan karena ada sesuatu yang tidak benar. Ini juga terjadi di kasus hukum kita,"kata Edwin

Dia menilai, putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan PT Prima Jaya Informatika yang mempailitkan Telkomsel tidak memiliki dasar. "Memang jika dilihat dari sisi hukum, maka pailit tersebut tidak tepat ditujukan pada Telkomsel,"terangnya.

Dia menambahkan, putusan pailit itu hanya bisa terjadi saat ada debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. "Telkomsel ini hanya punya satu kreditur dan it pun nilainya kecil. Kalau cuma satu, tidak bisa dipailitkan,"katanya.

Edwin juga meminta Telkomsel mewaspadai dan mengawasi kurator yang tengah mengawasi bisnis Telkomsel. "Telkomsel harus berhati-hati dan tidak bekerjasama dengan perusahaan yang dapat merugikan perusahaan,"paparnya. (si)foto:wy/parle