Komisi XI Minta OJK Selaraskan Alokasi Anggaran dengan Roadmap yang Disusun

04-04-2023 / KOMISI XI
Ketua Komisi XI DPR RI, Kahar Muzakir saat membacakan kesimpulan Rapat Kerja dengan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Selasa (4/4/2023) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta. Foto : Mu/Man

 

Komisi XI DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Selasa (4/4/2023) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta. Dalam rapat tersebut, Komisi XI DPR RI meminta kepada OJK untuk menyelaraskan alokasi anggaran 2023 dengan peta jalan atau roadmap yang telah disusun.

 

“OJK, dalam mengalokasikan anggaran dan kegiatan untuk tahun 2023 akan menyelaraskan dengan roadmap serta mengefektifkan kinerja anggaran tersebut dan manfaatnya,” seperti yang disampaikan Ketua Komisi XI DPR RI, Kahar Muzakir saat membacakan kesimpulan rapat.

 

Sebelumnya, pimpinan dan anggota Komisi XI DPR RI telah memberikan masukan terkait dengan penyusunan peta jalan Otoritas Jasa Keuangan melalui focus group discussion (FGD) yang diselenggarakan beberapa waktu lalu. Wakil Ketua Komisi XI, Dolfie OFP menyampaikan bahwa harapannya pada pertemuan ini OJK sudah bisa menyampaikan penyempurnaan roadmap sesuai dengan masukan pada pembahasan sebelumnya. 

 

“Misalnya hilirisasi di mana dia dimasukkan? Di halaman berapa? Statement nya di mana? programnya di mana? IKU-nya di mana? Kemudian lagi soal mobil listrik. perluasan asuransi, market share bank syariah. Kemudian kemarin kita banyak menyoroti gap antara inklusi dan literasi, berubah apa nggak targetnya? Nah ditunjukan saja item-item-nya sehingga kita yakin bahwa masukan-masukan itu sudah diserap,” ujar Politisi PDI-P itu dalam rapat.

 

Pada rapat tersebut disepakati bahwa Komisi XI DPR RI akan memberikan waktu kepada OJK untuk melakukan penyempurnaan roadmap untuk tahun 2023-2027 serta anggaran OJK tahun 2023. Merujuk pada kesimpulan rapat, hasil penyempurnaan tersebut akan disampaikan dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI pada masa sidang mendatang. (uc/aha) 

BERITA TERKAIT
Lonjakan Kenaikan PBB-P2 Dampak Pemangkasan DAU dan Tuntutan Kemandirian Fiskal
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak menyoroti lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)...
Pidato Ambisius Presiden Harus Menjadi Nyata, Realistis, Terukur, dan Berpihak kepada Rakyat Kecil
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri mengatakan, pihaknya mendukung penuh target ekonomi Presiden Prabowo 2026...
Ekonomi Global Tak Menentu, Muhidin Optimistis Indonesia Kuat
15-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang utamanya dipicu konflik di berbagai belahan dunia,...
BI Harus Gencar Sosialisasi Payment ID Demi Hindari Misinformasi Publik
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Peluncuran Payment ID sebagai identitas tunggal transaksi digital terus disorot. Meskipun batal diluncurkan pada 17 Agustus 2025...