Anggota Komisi X DPR RI Zainuddin Maliki di sela-sela Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X dengan jajaran Eselon I Kemenparekraf/Baparekraf di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (28/3/2023). Foto : Devi/Man

Anggota Komisi X DPR RI Zainuddin Maliki meminta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menyusun ulang prioritas kerja pasca terbitnya kebijakan pencadangan belanja kementerian/lembaga diblokir sementara (automatic adjustment) yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Diketahui, besaran automatic adjustment Kemenparekraf sekitar Rp255,4 miliar. Program Desa Wisata, menurutnya, penting diutamakan tetap menjadi prioritas kerja Kemenparekraf.

“Kemenparekraf adalah kementerian yang strategis yang berkontribusi pada pemulihan dari pandemi Covid-19. Kuncinya untuk menghadapi automatic adjustment ini, Kemenparekraf benar-benar harus menetapkan prioritas secara tepat. Skala prioritas lebih baik fokus untuk membangun pinggiran, (melalui) penguatan desa wisata,” ucap Zainuddin kepada Parlementaria di sela-sela Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X dengan jajaran Eselon I Kemenparekraf/Baparekraf di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (28/3/2023).

Baginya, Program Desa Wisata dinilai perlu diutamakan dalam prioritas kerja, lantaran memiliki dampak ekonomi yang signifikan baik bagi negara maupun masyarakat setempat. Tidak hanya itu, masyarakat Indonesia, dengan limpahan sumber daya alam dan kekayaan sosial budaya yang dimiliki, bisa terlibat penuh membangun daerahnya sehingga identitas diri daerah tersebut tidak punah.

“Karena desa wisata ini sektor yang paling real, (maka) yang dekat dengan masyarakat adalah Program Desa Wisata dan itu bisa mendorong pertumbuhan kita yang paling bawah. Karena, ini yang meningkatkan kesejahteraan mereka juga,” ungkap politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) itu.

Oleh karena itu, Zainuddin juga meminta agar Kemenparekraf memaksimalkan dukungan pelatihan kepada para penggiat pariwisata dan ekonomi kreatif untuk meningkat kompetensi dan kapasitas demi pengembangan desa wisata yang berkelanjutan. Sehingga, para para penggiat pariwisata dan ekonomi kreatif bisa lebih tangguh dalam menghadapi tantangan di masa kini dan masa depan. (ts/rdn)