Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid menyampaikan aspirasi kepada Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini terkait adanya aduan seorang ibu yang merupakan vendor beras bansos di Kabupaten Jepara, dalam rapat kerja Komisi VIII dengan Mensos di Nusantara II, Jakarta, Selasa (28/3/2023). Foto : Jaka/Man

Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid menyampaikan aspirasi kepada Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini terkait adanya aduan seorang ibu yang merupakan vendor beras bansos di Kabupaten Jepara, yang berasnya belum dibayar senilai Rp419 juta sejak tahun 2021. Dalam rapat ini, Dedi pun memohon agar turun langsung ke Kabupaten Jepara dan menyelesaikan permasalahan tersebut.

“Dana Bansos yang sudah Ibu (Risma) gelontorkan ke daerah ini, ada pemerintah daerah yang nakal, seorang pedagang beras mendapatkan alokasi dana bansos. waktu itu tahun 2020 sampai 2021 di Kabupaten Jepara. Kebetulan kemarin saya reses, saya harus sampaikan ini, saya reses dan beliau datang ke rumah saya seorang bapak dan seorang ibu yang sudah tua, nangis, beliau ini uang beras yang sudah mereka lakukan sebagai vendor ini ternyata tidak dibayar oleh pemerintah daerah sebesar Rp419 juta,” jelas Abdul Wachid dalam rapat kerja Komisi VIII dengan Mensos di Nusantara II, Jakarta, Selasa (28/3/2023)

Wachid menambahkan, kasus serupa juga terjadi di Jepara, dengan nominal yang belum dibayar sejak 2021 sebesar Rp1,2 miliar. Wachid pun mengungkapkan, pihaknya sudah menghubungi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jepara dan pihak perusahaan daerah yang melakukan transaksi pembelian, keduanya menurut Abdul Wachid, sudah menyanggupi penyelesaian masalah ini namun ternyata hingga saat ini kasus tersebut belum terselesaikan.

”Ada datanya di sini, saya akan serahkan ke Ibu. Karena begini kami berusaha untuk telepon kepada Sekda (Kabupaten Jepara) karena kebetulan sekarang itu bupatinya itu PJ, Saya berusaha telepon sama Sekda-nya. ’Kenapa ini enggak diselesaikan?’ Pemerintah daerah waktu itu memberikan tugas kepada perusda ([perusahaan daerah), perusda dibelanjakan (melalui) pengadaan kepada seorang ibu ini bapak ini dengan harga berasnya Rp8500/kg,” jelas Politisi Fraksi PKB ini.

Lebih lanjut, Abdul Wachid pun turut prihatin dengan masalah yang dialami para vendor beras tersebut. Terlebih, ditambahkan Dedi, uang yang dipakai oleh vendor ini adalah uang pinjaman bank dan pihak lain, sehingga perbulannya para vendor ini tetap harus melakukan pembayaran angsuran.

”Karena ini uang Bank yang dia pakai, bank BRI juga uang dana dari pihak lain, jadi tiap bulan ibu ini harus bayar setor angsuran dua juta lebih. Ini kasihan. Terus terang, pemda saya sampaikan Katanya sudah diselesaikan, dan perusda sudah diselesaikan tapi ternyata saya sampaikan pada ibu belum diselesaikan,” jelasnya.

Di akhir, Wachid kemudian menyerahkan data aspirasi kepada Mensos Tri Rismaharini untuk kemudian meminta segera ditindaklanjuti. ”Beliau berdua ini, orang yang tidak mengerti hukum, datang ke tempat saya, minta pertolongan. Mohon kerelaan ibu, dengan singkat ini data saya serahkan kepada ibu. Saya mohon ibu turun (selesaikan) kesana, kasihan bu, Rp419 juta, seorang ibu penjual beras yang tidak dibayar,” tutupnya. (we/aha)