Anggota Komisi X DPR RI Fahmy Alaydroes. Foto: Devi/Man

Anggota Komisi X DPR RI Fahmy Alaydroes menilai kebijakan Gubernur NTT yang mewajibkan pelajar SMA/SMK mulai masuk sekolah sejak pukul 5 pagi, patut dipertimbangkan kembali. Pasalnya, kebijakan tersebut dinilai tidak efektif dan tidak efisien untuk mendukung penyelenggaran pembelajaran.

"Maksudnya baik, mendidik pelajar agar terbiasa disiplin, memanfaatkan waktu sejak dini hari. Namun, kebijakan itu menjadi tidak bijak bila kemudian memberatkan, merepotkan, dan membuat gaduh banyak pihak, terutama pihak orangtua", ujar Fahmy kepada Parlementaria dalam keterangan tertulisnya, Kamis (2/3/2023).

Apalagi, imbuh Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) itu, kebijakan tersebut berpotensi mengganggu kesempatan para pelajar maupun para guru untuk menjalankan ibadah. Seperti, menunaikan shalat subuh di masjid, jika terdapat individu yang beragama Islam.

"Hal ini pasti akan memicu kontroversi di tengah masyarakat", jelasnya. Lebih lanjut, Fahmy beranggapan, proses pendisiplinan pelajar dan peningkatan mutu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Dirinya pun menekankan agar dalam membuat kebijakan pemenuhan standar mutu pendidikan tidak mengada-ada.

"Terasa aneh dan tidak nyambung ketika ketertinggalan mutu pendidikan yang penyebabnya adalah merosotnya capaian standar mutu, tetapi yang disalahkan justru jam masuk sekolah", pungkas legislator Daerah Pemilihan Jawa Barat V itu. (ts/aha)