Kamrussamad Pertanyakan Dampak Program Hilirisasi terhadap Kesejahteraan Masyarakat

24-02-2023 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad saat mengikuti acara diskusi Dialektika Demokrasi ‘Membedah Target Pertumbuhan Ekonomi di Tengah Isu Resesi’ di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (23/2/2023). Foto: Runi/nr

 

Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad pertanyakan kebijakan pemerintah terhadap pembangunan ekosistem program hilirisasi yang berdampak langsung untuk masyarakat. Baginya, ketika program hilirisasi ini berjalan, seharusnya, secara otomatis tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat. Salah satu contoh program hilirisasi yang belum berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat terjadi di Provinsi Maluku Utara.

 

“(Misalnya), pertumbuhan ekonomi di atas 25 persen di Maluku Utara, tapi angka kemiskinannya tidak (turun) signifikan. Itulah yang menjadi pertanyaan besar. Kita ingin dorong supaya lebih berkualitas,” ujar Kamrussamad kepada Parlementaria, usai mengikuti acara diskusi Dialektika Demokrasi ‘Membedah Target Pertumbuhan Ekonomi di Tengah Isu Resesi’ di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (23/2/2023).

 

Sebagaimana diketahui, program hilirisasi merupakan salah satu strategi Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang dimiliki negara. Dengan adanya hilirisasi, negara tidak lagi melakukan ekspor dalam wujud bahan baku mentah, akan tetapi diekspor dalam bentuk barang yang sudah setengah jadi. Melalui strategi ini diharapkan dapat meningkatkan pajak bagi negara, sekaligus menghasilkan pemasok, industri baru, dan lapangan kerja baru.

 

Oleh sebab itu, Kamrussamad menekankan agar hilirisasi tidak hanya sekadar pelarangan ekspor material mentah, pembangunan smelter, dan industrinya saja. Tetapi juga harus memikirkan ekosistem usaha. Menurutnya, hal tersebut menjadi sangat penting agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh secara signifikan. Walaupun begitu, Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut tetap optimis terhadap target pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023.

 

Di sisi lain, ia mengingatkan terkait ketergantungan Pemerintah Indonesia terhadap konsumsi rumah tangga. Sejauh ini, konsumsi rumah tangga di Indonesia mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 53,65 persen. Maka, Legislator Dapil DKI Jakarta III itu menegaskan Pemerintah Indonesia untuk memikirkan tentang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

 

“Betul konsumsi rumah tangga penting karena lebih dari separuh dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi kita ingin pertumbuhan ekonomi itu yang berkelanjutan. Berkelanjutannya apa? (Meneruskan program) unggulan Indonesia seperti pangan dan energi. Kita punya dua-duanya,” katanya.

 

Terakhir, Kamrussamad menerangkan bahwa resesi global juga mengancam dua sektor krusial lainnya, yaitu pangan dan energi. Dirinya berharap, setiap elemen dari pemerintah saling menyinergikan dengan menguatkan peran sejumlah kementerian terkait untuk memaksimalkan program-program unggulan Indonesia, seperti ketahanan pangan dan ketersediaan energi. Menurutnya, jika program tersebut terkelola dengan baik, Indonesia bisa bertahan dari ancaman resesi 2023. (adl,ts/rdn)

BERITA TERKAIT
Pidato Ambisius Presiden Harus Menjadi Nyata, Realistis, Terukur, dan Berpihak kepada Rakyat Kecil
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri mengatakan, pihaknya mendukung penuh target ekonomi Presiden Prabowo 2026...
Ekonomi Global Tak Menentu, Muhidin Optimistis Indonesia Kuat
15-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang utamanya dipicu konflik di berbagai belahan dunia,...
BI Harus Gencar Sosialisasi Payment ID Demi Hindari Misinformasi Publik
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Peluncuran Payment ID sebagai identitas tunggal transaksi digital terus disorot. Meskipun batal diluncurkan pada 17 Agustus 2025...
Komisi XI Minta BI Lakukan Sosialisasi Masif Penggunaan ID Payment
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Batam-Komisi XI DPR RI menyoroti isu Payment ID yang belakangan menuai polemik di tengah masyarakat. Polemik tersebut terjadi lantaran...