Tim Kunspik Komisi X DPR RI saat foto bersama usai pertemuan di Kantor Gubernur Yogyakarta, Kamis (9/2/2023). Foto: Shane/nr

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di bawah Pemda DIY dapat bersinergi untuk menyelesaikan permasalahan kepemudaan di daerah tersebut. Hal ini perlu dilakukan mengingat Yogyakarta adalah daerah dengan IPP (Indeks Pembangunan Pemuda) yang tinggi di tingkat nasional, tetapi belum bisa termaksimalkan akibat masalah kesehatan dan kriminalitas.

"Banyak sekali anak muda masih usia belia yang juga terpapar dengan rokok, banyak juga kekerasan yang masih terjadi. Nah, oleh sebab itu apa yang masih ingin dicapai (dalam) peningkatan kepemudaan ini bukan hanya tugas dari Dinas Pemuda dan Olahraga tapi juga Dinas Kesehatan, kemudian juga Dinas OPD yang lainnya," jelas Hetifah kepada Parlementaria usai Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) Komisi X DPR RI di Kantor Gubernur Yogyakarta, Kamis (9/2/2023).

Hal serupa juga disampaikan oleh Anggota Komisi X DPR RI, Zainuddin Maliki. Ia menyayangkan tingginya IPP (Indeks Pembangunan Pemuda) dan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di Yogyakarta, malah dibarengi dengan permasalahan kesehatan dan kriminalitas yang tinggi. 

"Dispora DIY menyatakan angka IPP mengalami kenaikan terus dari tahun ke tahun, dari 2015 sampai 2022. Indeks-nya itu mencapai (angka) 74, sementara nasional (di angka) 50. Ini sangat bagus sekali. Cuma saya tergelitik dengan laporan yang menyebutkan bahwa pemuda itu masih menjadi korban kejahatan tertinggi. Kemudian dilihat dari kendala, keluhan mengenai kesehatan, angkanya juga cukup tinggi, di atas angka nasional," imbuh Politisi Fraksi PAN itu.

Zainuddin mendorong Pemda DIY bersama-sama bisa menuntaskan permasalahan tersebut, agar pengembangan kepemudaan lebih maksimal. Jauh daripada itu, Zainuddin menilai permasalahan anggaran juga salah satu penyebab tidak maksimalnya pengembangan kepemudaan di Indonesia.

"Di Kemenpora sendiri ya proporsi anggarannya untuk pengembangan dan pemberdayaan pemuda, itu hanya kurang lebih itu Rp100 miliar, tidak sampai Rp200 milliar. Sementara, untuk pembinaan pemuda olahraga baik pemberdayaan pemuda atau peningkatan prestasinya itu angkanya Rp1,9 trilliun. Oleh karena itu saya kira ini bisa kita jadikan usulan, sebagai dasar untuk proporsi anggaran. Untuk itu perlu kita berikan anggaran yang lebih proporsional," tutupnya. (syn/rdn)