Komisi X DPR Setuju RUU PT Di Sahkan Dalam Rapat Paripurna

12-07-2012 / KOMISI X

Rapat Kerja antara Komisi X DPR dengan Mendikbud menyepakati Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi untuk disetujui dalam Rapat paripurna DPR. Raker dipimpin oleh Wakil ketua Komisi X DPR Syamsul Bachri,di Ruang Nusantara I, Jakarta, Kamis (12/7) malam.

Dalam pendapat akhir mini Fraksi Partai Golkar yang disampaikan jurubicaranya Hj. Harbiah Salahuddin, dia mengatakan, Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional harus diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk menghasilkan lulusan yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter, bermutu, kompeten, dan profesional sehingga mampu menghadapi tantangn dan tuntunan perubahan jaman.

Dia menambahkan, pendidikan tingga adalah faktor penentu yang sangat signifikan bagi terwujudnya suatu bangsa yang maju, modern dan beradab. Utamanya, dalam menghadapi era globalisasi saat ini, menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas sumber daya mannusia Indonesia melalui peningkatan mutu lulusan pendidikan tinggi untuk bersaing tidak hanya dengan lulusan perguruan tinggi di dalam negeri, tetapi juga mampu bersaing dengan lulusan Perguruan Tinggi di pasar kerja nasional.

Sementara juru bicara PPP Reni Marlinawati menegaskan, Pendidikan Tinggi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional menempati posisi strategis dalam memajukan daya saing bangsa menghadapi globalisasi di berbagainbidang, pendidikan Tinggi harus menjadi mesin penggerak bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, harus menghasilkan intelektualis, ilmuwan dan profesional yang berbudaya, kreatif, toleran, tangguh dan berani membela kepentingan bangsa.

Dia menambahkan, diperlukan suatu regulasi yang terarah, terencana, dan berkelanjutan yang dapat memastikan terselenggaranya Pendidikan Tinggi untuk mampu menghasilkan lulusan yang bermutu, relevan dengan kemajuan dan kepentingan masyarakat, memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang kopenten, sarana prasarana yang memadai, dan biaya pendidikan yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga seluruh masyarakat memperoleh haknya sebagai warga negara Indonesia untuk, mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi.

Juru bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Raihan Iskandar dalam pandangan mini Fraksinya mengatakan, bahwa sebagian dari sistem pendidikan nasional, pendidikan tinggi memiliki fungsi dan peran yang strategis untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

"Sebagai salah satu pranata sosial, pendidikan tinggi memiliki peran sebagai saluran mobilitas sosial vertikal bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, akses yang luas bagi masyarakat untuk bisa menikmati fasilitas di perguruan tinggi yang bermutu harus dibuka seluas-luasnya untuk dapat mewujudkan keterjangkauan dan pemerataan yang berkeadilan,"ujarnya.

Raihan juga mengatakan, untuk melakukan revitalisasi perguruan tinggi, sebagai instrumen penting dalam proses pendidikan tinggi, maka harus ada peningkatan peran perguruan tinggi sebagai pilar bangsa dan motor perubahan sosial, pentingnya fungsi pendidikan, penelitian/riset dan pengabdian masyarakat serta peningkatan daya saing bangsa. Perguruan tinggi juga harus menjadi kekuatan moral, tempat pembelajaran dan pusat kebajikan yang  berlandaskan nilai-nilai dan etika akademik. (Spy)/foto:iwan armanias/parle..

BERITA TERKAIT
Pidato Presiden Tempatkan Pendidikan, Kesehatan, dan Keadilan Sosial Fondasi Utama Indonesia Emas 2045
15-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia,...
Pendidikan Tulang Punggung Utama Menuju Indonesia Emas 2045
15-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mengingatkan bahwa pendidikan adalah tulang punggung utama dalam...
80 Tahun Indonesia Merdeka, Kesetaraan Akses dan Kualitas Pendidikan Masih Jadi Persoalan
14-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mendesak pemerintah untuk melakukan reformasi pendidikan secara menyeluruh...
Komisi X Dorong Literasi Digital Masuk Kurikulum sebagai Pendidikan Karakter Anak
11-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wacana pelarangan gim Roblox bagi anak-anak oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti kembali membuka...